Isu mengenai kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace (BOP) memicu perhatian sejumlah pihak di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Sekretaris Fraksi PKS MPR RI Johan Rosihan menilai langkah diplomatik Indonesia perlu ditempuh secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, fiskal, dan ketahanan pangan nasional.

Dalam keterangan tertulis pada Rabu (25/3/2026), Johan yang juga Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI mengatakan isu tersebut perlu disikapi secara jernih dan proporsional. Ia mengingatkan, tidak semua narasi global memiliki dasar institusional yang kuat, namun tetap perlu dianalisis secara serius karena dampaknya dapat menjangkau sektor ekonomi, sosial, hingga stabilitas nasional.

Menurut Johan, dunia saat ini memasuki fase baru yang ditandai meningkatnya rivalitas antar kekuatan besar, fragmentasi perdagangan global, serta konflik kawasan. Kondisi itu membuat setiap keputusan diplomatik menjadi sensitif. Ia menilai Indonesia berada pada posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik dan menjadi titik persilangan berbagai kepentingan global, sehingga setiap langkah harus memperhitungkan konsekuensi jangka panjang.

Johan juga menyinggung pernyataan keras Donald Trump terkait kemungkinan konsekuensi jika Indonesia keluar dari BOP. Ia menilai hal itu mencerminkan perubahan karakter hubungan internasional yang makin transaksional, di mana komitmen antarnegara tidak semata dipandang sebagai kesepakatan normatif, melainkan instrumen untuk menjaga kepentingan ekonomi dan geopolitik masing-masing pihak.

Dalam situasi tersebut, Johan menilai Indonesia menghadapi posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat yang memiliki pengaruh besar dalam sistem ekonomi global. Namun di sisi lain, Indonesia juga dituntut menjaga kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

Ia mengingatkan risiko terbesar adalah terjebak pada pilihan sempit antara tunduk pada tekanan global atau mengambil langkah konfrontatif tanpa perhitungan matang. Menurutnya, kedua opsi itu berpotensi merugikan kepentingan nasional, baik melalui erosi kedaulatan maupun instabilitas politik dan ekonomi.

Johan menilai dilema serupa juga dialami banyak negara berkembang yang harus menavigasi tekanan kekuatan besar sambil mempertahankan ruang kebijakan domestik. Ia menyebut Indonesia memiliki modal historis melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dirintis sejak era Soekarno, namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi dan ketegasan dalam menentukan prioritas.

Menurut Johan, setiap keputusan terkait keikutsertaan atau penarikan diri dari sebuah inisiatif global seharusnya didasarkan pada pertanyaan mendasar: apakah langkah tersebut memperkuat atau justru melemahkan posisi Indonesia dalam jangka panjang.

Risiko ekonomi dan fiskal

Johan menekankan bahwa dinamika geopolitik global tidak bisa dipandang semata sebagai isu politik luar negeri karena berpengaruh langsung pada kondisi fiskal, termasuk postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai gangguan hubungan dengan mitra strategis dapat segera terasa pada sektor perdagangan, termasuk potensi penurunan ekspor komoditas unggulan akibat hambatan tarif maupun non-tarif.

Ia mencontohkan komoditas seperti produk pertanian, perikanan, dan turunannya yang bergantung pada akses pasar global sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan internasional. Selain itu, ketidakstabilan geopolitik dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok global dan meningkatkan biaya produksi di dalam negeri, terutama karena ketergantungan pada input impor seperti pupuk, pakan, dan teknologi.

Dari sisi moneter, Johan menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah sebagai salah satu risiko utama. Ketidakpastian global dapat memicu arus modal keluar yang berujung pada pelemahan nilai tukar, sehingga pemerintah kerap perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Ia juga menilai situasi global dapat meningkatkan beban subsidi, khususnya pada sektor pangan dan energi, ketika kenaikan harga global menekan daya beli masyarakat. Konsekuensinya, ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan menjadi lebih terbatas. Karena itu, ia menegaskan setiap keputusan diplomatik memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan dan perlu dipertimbangkan secara cermat demi keberlanjutan fiskal.

Ketahanan pangan disebut paling rentan

Johan menilai ketahanan pangan menjadi salah satu sektor paling rentan terhadap dinamika geopolitik. Dalam kondisi normal, pasar internasional dapat menjadi penyeimbang ketika produksi domestik mengalami tekanan. Namun, ketika geopolitik tidak stabil, mekanisme tersebut justru bisa menjadi sumber kerentanan baru.

Ia menyebut gangguan hubungan internasional dapat memengaruhi akses impor pangan strategis, baik karena pembatasan ekspor dari negara pemasok maupun hambatan distribusi global. Kondisi ini dinilai berisiko menimbulkan kekurangan pasokan di dalam negeri dan menyulitkan upaya menjaga stabilitas harga pangan.

Di sisi produksi, Johan menilai fluktuasi global turut memengaruhi harga input seperti pupuk, benih, dan pakan ternak. Kenaikan harga input dapat meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya berdampak pada harga jual di tingkat konsumen. Distribusi pangan juga menghadapi tantangan jika jalur logistik terganggu akibat konflik atau kebijakan perdagangan, terlebih Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kompleksitas tambahan dalam memastikan pasokan antarwilayah berjalan efisien dan merata.

Selain ketersediaan, ia menekankan ketahanan pangan juga terkait akses masyarakat. Tekanan ekonomi akibat gejolak global dapat menurunkan daya beli sehingga tidak semua lapisan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan meski pasokan tersedia. Karena itu, ia menilai stabilitas hubungan internasional menjadi faktor penting, bersamaan dengan penguatan produksi domestik dan upaya menjaga akses pasar global tetap terbuka.

Peran Indonesia sebagai penyeimbang

Di tengah rivalitas global yang semakin tajam, Johan menegaskan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai penyeimbang, tidak hanya bagi kepentingan nasional tetapi juga stabilitas kawasan, khususnya Asia Tenggara. Ia menyebut Indonesia memanfaatkan peran di ASEAN untuk mendorong kolaborasi yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama, dengan kawasan yang selama ini dikenal relatif stabil.

Namun, ia menilai peran penyeimbang tidak terbentuk otomatis. Indonesia perlu aktif membangun kepercayaan di tingkat regional maupun global melalui konsistensi kebijakan dan komunikasi konstruktif dengan para mitra strategis. Johan menilai kecenderungan berpihak pada salah satu kekuatan besar dapat melemahkan kredibilitas Indonesia, sementara sikap yang proporsional dan independen dapat memperkuat posisi tawar di kancah internasional.

Kedaulatan dengan perhitungan

Johan menilai Indonesia perlu menghindari pilihan ekstrem dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Ia mendorong evaluasi komprehensif terhadap setiap kebijakan strategis melalui kajian mendalam untuk menimbang manfaat dan risiko, termasuk implikasinya terhadap ekonomi, fiskal, dan sektor strategis seperti ketahanan pangan.

Ia juga menyebut opsi renegosiasi perlu tetap terbuka jika terdapat ketidakseimbangan dalam suatu kesepakatan. Menurutnya, diplomasi tidak hanya soal menerima atau menolak, tetapi juga kemampuan menyesuaikan kesepakatan agar lebih menguntungkan melalui dialog konstruktif. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi diplomatik untuk mencegah eskalasi yang tidak diinginkan, mengingat dalam tatanan global yang saling terhubung, kesalahpahaman kecil dapat berkembang menjadi konflik lebih besar jika tidak dikelola dengan tepat.

Johan menegaskan kedaulatan tidak berarti menutup diri dari dunia internasional, melainkan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dengan tetap mempertimbangkan dinamika global. Dengan pendekatan yang terukur dan seimbang, ia berharap Indonesia dapat menjaga independensi nasional tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan daya tahan domestik

Menurut Johan, kekuatan Indonesia di tengah ketidakpastian global juga ditentukan oleh daya tahan domestik. Ia menyoroti pentingnya kemandirian pangan untuk mengurangi kerentanan akibat ketergantungan berlebihan pada pasar global, disertai diversifikasi sumber pasokan guna menjaga stabilitas ketersediaan.

Selain itu, ia menilai ketahanan fiskal menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas nasional. Pengelolaan APBN perlu dilakukan secara hati-hati agar tetap memiliki ruang merespons berbagai kemungkinan, dengan disiplin fiskal dan efisiensi belanja yang semakin krusial. Di bidang diplomasi, Johan menilai Indonesia perlu bersikap cerdas dan adaptif dengan memperkuat jaringan kerja sama internasional yang luas tanpa terjebak dalam rivalitas blok kekuatan besar.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa isu global berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, mulai dari harga pangan hingga stabilitas ekonomi keluarga. Karena itu, ia berharap Indonesia mampu menjaga konsistensi sebagai bangsa yang merdeka dalam sikap, bijak dalam mengambil keputusan, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan global.