Indonesia menyatakan siap memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus mendorong reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui partisipasi pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-14 WTO yang akan digelar pada 26–29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun.
Dalam forum tersebut, Indonesia akan membawa sejumlah agenda prioritas strategis untuk memastikan sistem perdagangan multilateral tetap inklusif, adil, dan mampu menjawab tantangan ekonomi global.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan reformasi WTO diperlukan untuk memperkuat sistem perdagangan global tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi. Menurutnya, manfaat reformasi terutama akan dirasakan negara berkembang.
“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar Budi, Rabu (25/3/2026).
Sejumlah isu yang akan diperjuangkan Indonesia meliputi subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC). Pemerintah menyebut agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan multilateral.
Indonesia juga melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) serta perundingan sektor pertanian. Dalam pembahasan pertanian, Indonesia menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah.
Pemerintah menilai tantangan ke depan, termasuk perubahan iklim, berpotensi mengubah produksi pangan dunia. Karena itu, Indonesia berpandangan aturan global di sektor pangan perlu memberikan ruang yang adil bagi negara berkembang untuk menjaga stabilitas pangan domestik.
“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif dan berkelanjutan,” kata Budi.
Di bidang perdagangan digital, Indonesia menekankan pentingnya pembahasan komprehensif mengenai masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET), serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO. Menurut Budi, kebijakan global terkait niaga elektronik perlu mempertimbangkan kesenjangan digital dan kebutuhan pembangunan negara berkembang.
Delegasi Indonesia pada KTM Ke-14 WTO akan dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan Johni Martha. Selain menghadiri sidang utama, delegasi dijadwalkan mengikuti pertemuan tingkat menteri, koordinasi kelompok negara berkembang, pertemuan bilateral, serta agenda pendukung lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.
