Banjarmasin — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meminta seluruh anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi program guna mendorong kenaikan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD).
Pesan itu disampaikan melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, saat pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Senin (23/2/2026).
Menurut gubernur, peningkatan IKAD merupakan bagian dari upaya bersama memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, serta mampu mendukung kegiatan ekonomi secara produktif.
Dalam arahannya, TPAKD diminta memfokuskan program pada tiga prioritas utama. Pertama, memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM, terutama UMKM yang berpotensi naik kelas. Kedua, mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan. Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Ariadi Noor menyampaikan langkah tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah dan visi “Kalsel Bekerja”, yang menempatkan penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi daerah sebagai salah satu prioritas.
Ia juga memaparkan kondisi perekonomian Kalimantan Selatan pada 2025 yang tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Capaian itu disebut menunjukkan fondasi ekonomi daerah yang relatif kuat dan memiliki daya tahan yang baik.
Namun, struktur perekonomian dinilai masih didominasi sektor pertambangan dengan kontribusi 27,94 persen. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa transformasi ekonomi perlu terus dilakukan agar pertumbuhan tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif.
Dalam konteks itu, sektor jasa keuangan dinilai memiliki peran strategis. Data yang disampaikan menunjukkan sektor jasa keuangan di Kalimantan Selatan tumbuh 10,34 persen, menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan tersebut dipandang menguatkan pentingnya akses keuangan dalam mendorong aktivitas ekonomi baru, terutama bagi UMKM dan sektor produktif lainnya.
Rakorda TPAKD yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan ini diikuti anggota TPAKD se-Kalsel, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Fajar Madjardi, Kepala Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan Catur Arianto Widodo, para sekretaris daerah atau perwakilan, pimpinan perbankan atau sponsor keuangan lainnya, serta narasumber.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo dalam laporannya menyebut kinerja dan perekonomian daerah secara umum berada dalam kondisi positif atau terjaga dengan baik. Ia menyinggung peningkatan penghimpunan dana masyarakat, kondisi pasar modal yang positif, serta aset lembaga keuangan yang terus naik.
Agus Maiyo juga menyampaikan hal terkait peningkatan inklusi keuangan dalam RPJMD Kalimantan Selatan 2025–2019 serta capaian realisasi program kerja TPAKD pada 2025. Melalui Rakorda tersebut, seluruh TPAKD se-Kalsel diharapkan terus bersinergi agar akses keuangan semakin luas dan kesejahteraan masyarakat makin merata.
