Ketidakpastian global kembali meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring rangkaian krisis yang datang beruntun, mulai dari dampak pandemi yang belum sepenuhnya pulih hingga konflik geopolitik yang kian kompleks. Situasi tersebut menimbulkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi dunia dan turut berimbas pada negara berkembang, termasuk Indonesia.

Salah satu sumber ketidakpastian terbesar saat ini adalah konflik di Timur Tengah yang berlangsung sejak 28 Februari 2026. Kawasan ini dinilai memiliki posisi strategis dalam perekonomian global karena perannya sebagai pusat produksi energi dunia dan jalur perdagangan internasional. Ketika konflik terjadi, dampaknya meluas: harga energi menjadi tidak stabil, distribusi perdagangan terganggu, dan sentimen pasar global menjadi lebih sensitif.

Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi tekanan yang semakin besar. Fluktuasi harga komoditas, potensi pelemahan ekonomi global, serta kebutuhan belanja negara yang meningkat dinilai dapat memperbesar risiko defisit anggaran. Pemerintah pun berada pada dilema: menjaga stabilitas ekonomi dan melanjutkan program pembangunan, sembari menghadapi keterbatasan fiskal yang mendorong efisiensi dan realokasi anggaran.

Konflik di Timur Tengah disebut bukan semata persoalan regional. Setiap eskalasi kerap diikuti kenaikan harga minyak dunia, dengan perkiraan harga dapat melonjak di kisaran 150–200 dolar AS per barel jika konflik berlanjut. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya produksi di berbagai negara, mendorong inflasi global, dan menekan pertumbuhan ekonomi.

Gejolak geopolitik juga berdampak pada pasar keuangan. Investor cenderung lebih berhati-hati dan mengalihkan dana ke aset yang dianggap aman, sementara negara berkembang kerap menjadi pihak paling rentan terhadap perubahan aliran modal. Di sisi perdagangan, gangguan jalur distribusi—terutama jika terjadi penutupan di Selat Hormuz—dapat menaikkan biaya logistik. Perlambatan ekonomi global juga berpotensi menurunkan permintaan komoditas, yang menjadi tantangan bagi negara yang bergantung pada ekspor komoditas.

Bagi Indonesia, sebagai perekonomian terbuka, dampak tersebut sulit dihindari. Ketika ekonomi dunia melambat, kinerja ekspor berisiko menurun. Pada saat yang sama, volatilitas harga energi dapat menambah tekanan pada anggaran negara, terutama terkait subsidi energi.

APBN berperan sebagai instrumen utama untuk membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik, dan menjalankan kebijakan ekonomi. Namun, di tengah ketidakpastian global, tekanan dapat datang dari dua arah: penerimaan negara dan belanja negara.

Dari sisi penerimaan, perlambatan ekonomi global dapat menurunkan ekspor dan aktivitas ekonomi domestik. Ketika aktivitas ekonomi melemah, penerimaan pajak—sebagai sumber utama pendapatan negara—berpotensi ikut turun, terlebih saat daya beli domestik disebut belum sepenuhnya pulih. Volatilitas harga komoditas juga memengaruhi penerimaan, mengingat peningkatan pendapatan dari sektor seperti batu bara dan minyak sawit sangat bergantung pada kondisi pasar global yang berubah-ubah.

Dari sisi belanja, tekanan justru cenderung meningkat. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga energi, memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta memastikan program pembangunan tetap berjalan. Ketika kebutuhan belanja tumbuh lebih cepat dibanding penerimaan, defisit anggaran dinilai sulit dihindari.

Defisit pada dasarnya dapat menjadi instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan. Namun, defisit yang terlalu besar dan tidak terkendali berisiko mengganggu stabilitas fiskal. Dalam pengelolaan fiskal Indonesia, pemerintah menerapkan batas defisit maksimal tiga persen dari Produk Domestik Bruto sebagai bentuk disiplin fiskal untuk menjaga kepercayaan pasar.

Masalahnya, dalam situasi ketidakpastian global, ruang fiskal dapat semakin sempit: belanja meningkat, sementara penerimaan tidak selalu dapat diandalkan. Jika tekanan berlanjut, risiko peningkatan defisit menjadi lebih nyata. Untuk menutup defisit, pemerintah umumnya menambah pembiayaan melalui penerbitan utang negara. Meski utang merupakan instrumen yang sah, ketergantungan yang terlalu besar dinilai berisiko meningkatkan beban bunga dan mengurangi ruang fiskal untuk program pembangunan di masa depan.

Dalam kondisi tersebut, kebijakan efisiensi anggaran sering menjadi pilihan. Efisiensi dipandang bukan sekadar memangkas belanja, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat optimal. Salah satu langkah yang kerap ditempuh adalah pengurangan belanja operasional seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan aktivitas administratif yang tidak mendesak. Namun, penghematan dari pos ini dinilai terbatas dibanding total belanja negara.

Tantangan lebih besar muncul ketika efisiensi menyentuh program yang berdampak langsung pada masyarakat. Pengurangan anggaran pembangunan, misalnya, dapat memperlambat pembangunan infrastruktur dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karena itu, efisiensi disebut perlu dilakukan secara hati-hati dan berbasis evaluasi yang komprehensif.

Selain efisiensi, realokasi anggaran menjadi strategi lain yang dipertimbangkan. Realokasi berarti memindahkan anggaran dari program kurang prioritas ke program yang lebih mendesak, terutama untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial. Program bantuan sosial, stabilisasi harga pangan, serta dukungan bagi usaha kecil dapat menjadi prioritas. Realokasi juga dapat diarahkan untuk memperkuat sektor strategis seperti energi, pangan, dan industri strategis guna meningkatkan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Meski demikian, realokasi tidak lepas dari tantangan karena melibatkan kepentingan berbagai pihak, baik di tingkat kementerian maupun politik. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinilai penting.

Situasi global yang bergejolak menegaskan pentingnya ketahanan fiskal. Fondasi fiskal yang kuat memberi ruang kebijakan lebih luas untuk menghadapi krisis. Ketahanan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan, tetapi juga kualitas pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan.

Sejumlah langkah strategis disebut dapat memperkuat ketahanan fiskal Indonesia, antara lain meningkatkan penerimaan melalui reformasi perpajakan yang lebih efektif dan adil, meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Ke depan, ketidakpastian global diperkirakan masih berlanjut akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi dunia. Karena itu, pengelolaan APBN dituntut tidak hanya responsif terhadap krisis, tetapi juga memiliki strategi jangka panjang. Di tengah tekanan risiko defisit, kebutuhan efisiensi, dan realokasi anggaran, pengelolaan fiskal yang cermat menjadi kunci agar negara tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjalankan fungsi pembangunan.