Fitch menilai kebijakan yang bijaksana masih berpeluang dipertahankan, termasuk kepatuhan terhadap batas defisit fiskal 3%. Namun, meningkatnya fokus pada target pertumbuhan 8% yang dinilai ambisius serta dorongan untuk menaikkan pengeluaran sosial dapat memicu bauran kebijakan fiskal dan moneter yang jauh lebih longgar. Kondisi itu dinilai berpotensi menambah risiko terhadap stabilitas ekonomi makro dan sektor keuangan.

Fitch mencontohkan peningkatan risiko tersebut dengan masuknya rencana peninjauan Undang-Undang Keuangan Negara ke dalam prioritas legislasi pemerintah pada 2026. Menurut Fitch, pelonggaran yang material terhadap kerangka fiskal yang telah lama berlaku—termasuk batas defisit 3%—berpotensi melemahkan kredibilitas kebijakan serta kemampuan pembiayaan defisit fiskal yang lebih tinggi tanpa dukungan bank sentral.

Dalam proyeksinya, Fitch memperkirakan defisit fiskal sebesar 2,9% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2026. Angka itu diperkirakan tidak berubah dari 2025 dan berada di atas target pemerintah sebesar 2,7%. Fitch menyebut proyeksi tersebut mencerminkan asumsi pendapatan yang lebih konservatif seiring perkiraan pertumbuhan yang lebih lambat, serta dampak jangka pendek yang dinilai moderat dari upaya peningkatan kepatuhan pajak.

Fitch juga menilai upaya mendorong pertumbuhan PDB dan meredakan ketegangan sosial yang masih tersisa setelah protes tahun lalu akan meningkatkan belanja sosial. Di antaranya program makanan bergizi gratis yang disebut bernilai total 1,3% dari PDB untuk periode 2025–2029. Selain itu, rencana percepatan belanja pada semester pertama 2026 dinilai dapat menambah risiko terjadinya penyimpangan fiskal.