Tahun 2025 menjadi tahun pertama kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath. Periode ini sekaligus menjadi fase transisi yang memperlihatkan dua wajah perekonomian daerah: sejumlah indikator makro dan sosial membaik, tetapi aktivitas ekonomi riil dinilai belum cukup kuat, terutama di level masyarakat bawah.
Dari sisi stabilitas makro, inflasi tahunan Maluku tercatat 2,33 persen pada November 2025, lebih rendah dari rata-rata nasional. Capaian ini dikaitkan dengan kerja pengendalian harga melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk operasi pasar murah dan dorongan digitalisasi distribusi logistik.
Indikator sosial juga menunjukkan perbaikan. Angka kemiskinan turun dari 15,78 persen pada September 2024 menjadi 15,38 persen pada Maret 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku meningkat menjadi 74,09 poin dan masuk kategori “tinggi”. Pada saat yang sama, ekspor luar negeri Maluku melonjak 21,35 persen, yang mencerminkan daya saing komoditas daerah di pasar global.
Namun di balik perbaikan sejumlah indikator tersebut, laju pertumbuhan ekonomi justru melambat tajam. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Maluku tercatat 1,44 persen (year-on-year), termasuk yang terendah secara nasional bersama Papua. Perlambatan ini terutama dikaitkan dengan kontraksi konsumsi pemerintah sebesar -7,16 persen, seiring kebijakan efisiensi anggaran pada awal masa pemerintahan baru.
Kondisi itu menyoroti ketergantungan ekonomi Maluku pada belanja pemerintah. Ketika belanja melambat, sektor swasta dan industri riil belum cukup kuat untuk menjadi mesin pertumbuhan pengganti. Situasi ini juga memunculkan penilaian bahwa stabilitas makro belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perbaikan aktivitas ekonomi di masyarakat.
Di tengah perlambatan, pemerintah provinsi mulai menggagas sejumlah program jangka panjang. Salah satu yang menonjol adalah pengembangan Maluku Integrated Port (MIP) di Seram Bagian Barat, yang penandatanganannya dilakukan di Osaka, Jepang. Proyek ini diproyeksikan menjadi simpul logistik untuk menekan biaya distribusi antar-pulau yang selama ini menjadi kendala utama dunia usaha.
Selain itu, pemerintah mulai menggulirkan wacana hilirisasi sagu dan hasil laut untuk meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat UMKM melalui fasilitasi akses permodalan, pelatihan digitalisasi pemasaran, dan pendampingan sertifikasi produk.
Meski demikian, kritik muncul terkait kesenjangan antara capaian makro dan realitas di lapangan. DPRD dan ekonom menyoroti lambatnya eksekusi anggaran dan regulasi. Hingga November 2025, realisasi belanja daerah tercatat 72,35 persen dari target, sementara belanja modal hanya 42,66 persen. Rendahnya belanja modal dinilai membuat perputaran uang dari APBD ke masyarakat tidak optimal dan efek berganda terhadap ekonomi rakyat kecil menjadi terbatas.
Dampaknya terlihat pada melambatnya proyek infrastruktur kecil yang seharusnya menyerap tenaga kerja lokal. Sektor konstruksi disebut tumbuh di bawah potensinya, sementara sektor penyediaan akomodasi seperti hotel dan restoran ikut lesu seiring minimnya perjalanan dinas.
Tantangan struktural lain yang mencolok adalah minimnya industrialisasi dan menyusutnya kesempatan kerja formal. Proporsi pekerja informal di Maluku meningkat dari 64,44 persen pada 2024 menjadi 68,41 persen pada Februari 2025. Kenaikan ini menunjukkan sektor formal, termasuk manufaktur dan perusahaan skala besar, belum mampu menyerap tenaga kerja secara memadai.
Data Dinas Tenaga Kerja mencatat hanya terdapat 60 unit usaha berskala besar di Maluku, dan mayoritas bergerak di sektor jasa, bukan manufaktur atau pengolahan. Sementara itu, perekonomian masih bertumpu pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan yang menyumbang sekitar 40 persen, namun tanpa pengolahan lanjutan sehingga nilai tambahnya rendah. Akibatnya, komoditas banyak diekspor dalam bentuk mentah dan keuntungan pengolahan dinikmati di luar daerah.
Pada level mikro, UMKM disebut menjadi penopang yang menjaga roda ekonomi tetap bergerak saat belanja pemerintah melemah. Lebih dari 85 ribu pelaku UMKM menyumbang sekitar 61 persen terhadap PDRB nonmigas. Namun, pelaku usaha kecil masih menghadapi keterbatasan ekosistem: akses permodalan dinilai belum merata, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di dua kabupaten belum terbentuk hingga pertengahan tahun, sementara biaya logistik tinggi dan keterbatasan teknologi menghambat daya saing produk lokal.
Daya beli kelas menengah tampak relatif stabil, ditopang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen dan momen keagamaan. Namun, dorongan konsumsi baru dari sektor produktif belum terlihat kuat. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh sekitar 3,4 persen, dinilai belum cukup mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Jika dibandingkan dengan 2024, perbedaan arah terlihat jelas. Pada 2024, ekonomi Maluku tumbuh 5,34 persen didorong belanja pemerintah yang tinggi dalam konteks tahun politik dan Pilkada, sementara inflasi berada pada 1,28 persen. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai tidak dibarengi penguatan fondasi ekonomi riil. Saat belanja pemerintah melambat pada 2025, pertumbuhan ikut turun, sementara realisasi belanja daerah tetap berada di kisaran 72 persen dengan belanja modal lebih rendah.
Di tingkat 11 kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi 2025 disebut masih timpang dan banyak dipengaruhi pola ketergantungan pada transfer serta belanja pegawai. Kabupaten seperti Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, dan Buru Selatan dilaporkan masih berada di bawah 3 persen. Sementara itu, daerah pintu gerbang seperti Kota Ambon dan Maluku Tengah masih mendominasi kontribusi PDRB, menunjukkan efek pemerataan pertumbuhan belum kuat.
Pemerintah provinsi disebut telah merancang desentralisasi ekonomi melalui pengembangan koridor berbasis komoditas unggulan tiap daerah. Namun implementasi 2025 dinilai belum optimal. Beberapa catatan yang mengemuka antara lain belum adanya terobosan untuk menggenjot investasi di wilayah berpotensi namun minim infrastruktur; koordinasi antarpemerintah daerah yang masih lemah; dampak efisiensi anggaran yang berat bagi daerah yang bergantung pada transfer; jangkauan program UMKM yang belum merata; serta belum adanya insentif khusus bagi kabupaten/kota yang berhasil menarik investasi atau meningkatkan nilai tambah komoditas.
Ke depan, tantangan utama berada pada eksekusi. Sorotan diarahkan pada percepatan realisasi belanja, terutama belanja modal, serta kebutuhan mendorong hilirisasi secara nyata dan memperluas penciptaan kerja formal. Proyek MIP juga dinilai menjadi salah satu kunci untuk menekan biaya logistik dan memperkuat konektivitas antar-pulau.
Secara keseluruhan, kinerja ekonomi Maluku pada 2025 menggambarkan fase fondasi dengan hasil yang berlapis. Stabilitas makro dan sejumlah indikator sosial tercatat membaik, sementara perlambatan pertumbuhan, menguatnya pekerja informal, dan minimnya industrialisasi memperlihatkan pekerjaan rumah yang besar agar manfaat pembangunan lebih terasa di masyarakat luas.
