Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, menyatakan perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang baik dan resilien di tengah dinamika global dan nasional.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Agus menilai capaian tersebut mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi daerah sekaligus kemampuan menjaga stabilitas.
Menurutnya, kinerja positif juga terlihat pada sektor jasa keuangan. Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit masing-masing tumbuh 3,04 persen (year on year/yoy), 3,75 persen (yoy), dan 6,04 persen (yoy). Pernyataan itu disampaikan Agus di Banjarmasin, Selasa (24/2/2026).
Di sektor pasar modal, Kalimantan Selatan mencatat jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 497.131 investor, dengan nominal transaksi sebesar Rp3,62 triliun.
Sementara dari sisi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), total aset dana pensiun meningkat 10,12 persen (yoy) dengan nominal Rp377 miliar. Pembiayaan modal ventura tercatat Rp97 miliar atau tumbuh 0,08 persen (yoy), sedangkan pinjaman fintech peer-to-peer lending tumbuh 41,12 persen (yoy) dengan nominal Rp893 miliar.
Agus menyebut data tersebut menunjukkan pertumbuhan intermediasi berjalan positif, kualitas pembiayaan relatif terkendali, dan penghimpunan dana masyarakat terus meningkat. Ia menilai lembaga jasa keuangan di Kalimantan Selatan menunjukkan performa yang solid dan adaptif.
Meski demikian, Agus menegaskan pertumbuhan sektor keuangan perlu diiringi pemerataan akses serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Dalam konteks itu, ia menyoroti peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai penggerak peningkatan inklusi keuangan di daerah.
Ia menjelaskan target inklusi keuangan nasional dalam RPJMN sebesar 91 persen pada 2025 dan 93 persen pada 2029 diterjemahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam RPJMD sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD). Target yang ditetapkan yakni 87,98 persen pada 2025 dan 88,69 persen pada 2026.
Pada Oktober 2025, OJK bersama sejumlah kementerian dan lembaga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030. Dokumen itu memuat 10 kelompok sasaran prioritas yang belum sepenuhnya terlayani layanan keuangan formal, antara lain masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, perempuan, pelajar dan mahasiswa, penyandang disabilitas, masyarakat 3T, hingga calon pekerja migran.
Agus menilai TPAKD tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga berperan menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong kolaborasi lintas sektor.
Sepanjang 2025, realisasi program TPAKD di Kalimantan Selatan mencatat sejumlah capaian. Sebanyak 781 debitur menerima Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) senilai Rp5,5 miliar. Selain itu, terlaksana 267 kegiatan edukasi keuangan, termasuk 12 kegiatan edukasi pasar modal, serta pembukaan 51.295 rekening tabungan SimPel.
Dalam kesempatan yang sama, Agus menyampaikan apresiasi kepada TPAKD Kota Banjarmasin yang meraih TPAKD Award 2025 kategori Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan. Ia juga menyebut TPAKD Kabupaten Tanah Bumbu masuk nominasi pada kategori yang sama.
Agus berharap sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan seluruh lembaga jasa keuangan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
