JAKARTA — Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyatakan optimistis pemerintah mampu mengatasi potensi pelebaran defisit APBN 2026 di tengah gejolak ekonomi global. Menurutnya, tim ekonomi pemerintah akan mencari solusi yang tepat tanpa membebani masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Eddy menanggapi skenario defisit APBN yang berpeluang menembus kisaran 3,18% hingga 4% dari produk domestik bruto (PDB). Skenario tersebut muncul seiring meningkatnya beban fiskal akibat lonjakan harga minyak dan gas (migas), sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Eddy mengapresiasi langkah cepat tim ekonomi pemerintah yang telah memproyeksikan dampak perang di Timur Tengah terhadap perekonomian dan defisit APBN 2026. Ia menilai kewaspadaan perlu terus ditingkatkan sejak awal pecahnya konflik tersebut.
“Sejak awal pecahnya perang di Timur Tengah, saya telah menyampaikan pentingnya kewaspadaan mengantisipasi lonjakan harga migas, melemahnya kurs Rupiah dan tersendatnya pasokan migas yang kita impor,” kata Eddy dalam keterangan, Minggu (15/3/2026).
Ia menekankan ketahanan fiskal dan keandalan pasokan migas sebagai kunci bagi Indonesia untuk melewati gejolak geopolitik yang dinilainya sangat disruptif. Eddy juga mengingatkan bahwa meski pemerintah memiliki opsi menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk memperlebar defisit di atas 3% dari PDB, langkah tersebut tetap perlu diiringi kehati-hatian.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang dinilai kurang prudent berisiko memicu penurunan peringkat kredit negara (sovereign rating). Kondisi itu dapat berdampak pada biaya pendanaan pemerintah.
Eddy menyebut pemerintah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit: melakukan penghematan dengan memangkas sementara sejumlah kegiatan yang dibiayai APBN, atau menarik pinjaman baru untuk menutup defisit yang melebar.
Ia menilai opsi penghematan berpeluang lebih cepat dilakukan, dengan catatan pemotongan anggaran tidak sampai menghambat pertumbuhan ekonomi. Eddy menekankan pentingnya menjaga bantalan sosial, seperti bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), serta subsidi listrik bagi pelanggan 450 dan 900 kVA, agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, opsi penambahan pinjaman juga dinilai masih terbuka. Namun, Eddy mengingatkan bahwa apabila peringkat kredit Indonesia turun, biaya pinjaman baru atau cost of funds berpotensi meningkat.
Ke depan, Eddy menyatakan keyakinannya bahwa kebijakan pemerintah akan mengutamakan resiliensi dan daya beli masyarakat ketika menghadapi kontraksi ekonomi akibat perang yang berkepanjangan. Ia menyinggung pengalaman saat pandemi Covid-19, ketika pemerintah tetap berupaya menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah perlambatan ekonomi.
Dalam konteks ruang fiskal yang terbatas, Eddy mendorong tim ekonomi pemerintah segera merumuskan prioritas penggunaan APBN, agar setiap rupiah belanja negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, ia berpesan agar potensi disrupsi pasokan energi dan rantai logistik dapat diantisipasi sejak dini. Menurutnya, upaya berbagai negara mengamankan pasokan energi dan pangan menuntut Indonesia melakukan langkah serupa.
“Prioritasnya adalah mendapatkan reliability ketimbang availability of supply dan ke depannya mengokohkan ketahanan energi Indonesia melalui percepatan transisi energi serta peningkatan lifting migas nasional,” tutup Eddy.
