Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat dinilai tidak semata-mata mencerminkan ketegangan militer. Dari sudut pandang ekonomi internasional, eskalasi di kawasan tersebut juga berkaitan dengan perebutan kendali atas ruang strategis ekonomi global, terutama yang menyangkut energi, jalur pelayaran, dan keamanan rantai pasok dunia.
Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Probo Darono Yakti, menyebut posisi Iran di kawasan Teluk membuat negara itu menjadi aktor penting dalam sistem ekonomi global. Wilayah tersebut merupakan jalur vital distribusi energi dunia sekaligus rute perdagangan internasional.
“Setiap eskalasi konflik di Iran hampir selalu berimplikasi pada ekonomi politik global. Negara yang mampu mengamankan pasokan energi dan mengendalikan rute logistik akan memiliki leverage ekonomi yang lebih besar,” kata Probo.
Ia menyoroti Selat Hormuz sebagai salah satu titik paling strategis. Jalur ini merupakan rute utama perdagangan energi dunia. Pada 2024, sekitar 20 juta barel minyak per hari—setara kurang lebih 20 persen konsumsi minyak global—melewati Selat Hormuz. Selain itu, hampir seperlima perdagangan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dunia juga melintasi jalur yang sama.
“Karena itu, konflik Iran memiliki bobot sistemik, bukan sekadar konflik regional,” ujarnya.
Menurut Probo, eskalasi konflik turut memengaruhi pasar energi global. Ia menilai perubahan harga energi tidak hanya dipengaruhi kondisi pasokan yang nyata, tetapi juga persepsi risiko di pasar.
Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak dunia disebut mengalami kenaikan signifikan akibat sejumlah faktor, antara lain gangguan pada pengiriman tanker, perlambatan produksi, serta kekhawatiran terhadap potensi pembatasan akses di Selat Hormuz.
Dampak kenaikan harga energi kemudian merembet ke berbagai sektor, mulai dari biaya listrik, industri pelayaran, hingga harga pangan. Kondisi ini juga memengaruhi aktivitas industri di kawasan Asia yang bergantung pada pasokan energi dan bahan baku petrokimia.
Bagi Indonesia, situasi tersebut dinilai menghadirkan tantangan tersendiri. Sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi, Indonesia dinilai rentan terhadap kenaikan harga minyak dan gangguan pasokan energi global.
“Ketika jalur energi terganggu, dampaknya tidak hanya pada minyak mentah, tetapi juga LPG, fuel oil, hingga bahan baku industri lainnya,” ungkap Probo.
Ia juga menilai konflik geopolitik dapat memicu pergeseran di pasar keuangan global. Dalam situasi ketidakpastian, investor cenderung memindahkan modal ke aset yang lebih aman. Sementara itu, kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi impor dan meningkatkan risiko investasi.
Dalam jangka menengah, Probo menilai konflik berpotensi mengubah peta kerja sama energi global. Negara-negara konsumen besar diperkirakan akan mempercepat diversifikasi sumber energi serta memperkuat kontrak jangka panjang dengan pemasok alternatif.
Ia menambahkan, negara berkembang menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi seperti ini karena ruang fiskal yang terbatas dan tingkat ketergantungan energi yang relatif tinggi.
“Keamanan energi, keamanan maritim, dan stabilitas ekonomi global kini saling terhubung. Karena itu, respons terhadap konflik seperti ini harus dilihat tidak hanya dari sisi militer atau diplomasi, tetapi juga dari perspektif geoekonomi,” pungkasnya.
