Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang optimal di tengah tekanan fiskal yang berdampak pada berbagai sektor. Penegasan itu disampaikan saat sosialisasi sistem pengelolaan keuangan daerah di Balai Kota Makassar, Selasa (24/2/2026).
Menurut Agus, momentum tersebut menjadi kesempatan strategis bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat tata kelola fiskal yang akuntabel dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Agus menjelaskan sistematika pengelolaan keuangan daerah yang mencakup tujuh aspek utama. Materi yang disampaikan meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD, mekanisme pergeseran dan perubahan anggaran, hingga kebijakan implementasi Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait efisiensi.
“Pengelolaan anggaran itu sangat penting, baik mengelola pendapatan maupun belanja. Apalagi saat ini saat kondisi fiskal kita sedang banyak yang turun maka optimalisasi pengelolaan keuangan perlu kita maksimalkan,” ujarnya.
Agus juga menguraikan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sejumlah penyebab lambatnya realisasi belanja, serta solusi percepatan penyerapan APBD tahun 2025. Selain itu, ia memetakan program prioritas pemerintah pusat dan postur APBN 2026 sebagai arah sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut kehadiran Dirjen Bina Keuangan Daerah yang memberikan arahan langsung dari pemerintah pusat. Ia menilai kesempatan tersebut penting untuk menambah wawasan dalam memastikan APBD Kota Makassar dikelola secara bertanggung jawab, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
