Wakil Direktur Jenderal Deloitte Vietnam, Tran Thi Thuy Ngoc, menilai lingkungan bisnis di Vietnam tengah berubah cepat dan signifikan, seiring derasnya pembaruan regulasi dan meningkatnya tekanan dari dinamika eksternal. Dalam wawancara dengan pers, ia menyoroti bahwa pada sesi ke-10 Majelis Nasional ke-15 saja, sebanyak 51 undang-undang dan 39 resolusi telah disahkan, atau hampir 30% dari total produk legislasi dan resolusi regulasi yang dikeluarkan sepanjang masa jabatan tersebut.
Sejumlah aturan yang disahkan dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas usaha, termasuk Undang-Undang Investasi, perubahan Undang-Undang Pajak, serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Ngoc, langkah ini penting untuk menyempurnakan kerangka hukum dan memperbaiki iklim usaha, namun sekaligus menambah beban bagi perusahaan untuk memperbarui pemahaman, menafsirkan aturan secara tepat, dan memastikan kepatuhan penuh.
Di sisi lain, Vietnam juga dinilai memiliki peluang besar dari keterbukaan perdagangan. Negara ini telah menandatangani 17 perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang membuka ruang pertumbuhan impor dan ekspor. Omzet perdagangan Vietnam diperkirakan melampaui US$930 miliar, yang menempatkan Vietnam di antara 15 ekonomi perdagangan terbesar di dunia. Restrukturisasi rantai pasokan global juga disebut menciptakan peluang bagi perusahaan Vietnam untuk berpartisipasi lebih dalam dalam rantai nilai global.
Namun, tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi membuat bisnis lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Dalam konteks ekonomi global yang tidak stabil, geopolitik yang kompleks, dan menguatnya tren proteksionisme, prospek perdagangan—yang menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan Vietnam—menghadapi tekanan yang besar.
Perusahaan juga dituntut memenuhi standar mitra internasional yang semakin ketat, mulai dari tata kelola dan transparansi hingga standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk cepat memahami regulasi baru, menilai dampaknya terhadap biaya operasional, kewajiban kepatuhan, dan potensi risiko.
Menurut Ngoc, untuk merespons tantangan tersebut, pelaku usaha perlu rutin meninjau proses internal, menstandarkan sistem manajemen, serta meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Upaya ini dipandang krusial agar perusahaan dapat menjaga kepatuhan, meminimalkan risiko, dan memastikan stabilitas operasional.
Memasuki 2026—tahun pertama periode 2026–2030—Vietnam menargetkan pertumbuhan dua digit dan prospek ekonomi disebut masih menjadi titik terang di kawasan dan global. Meski demikian, Ngoc menilai tantangan eksternal berpotensi memengaruhi perkembangan komunitas bisnis serta pencapaian target pertumbuhan dua digit pada 2026 dan sepanjang 2026–2030.
Ia menekankan bahwa untuk mempertahankan momentum pertumbuhan PDB pada 2025 dan mengejar terobosan di tengah perubahan geopolitik global serta kebijakan tarif, Vietnam perlu memperkuat kemampuan internal pada sejumlah bidang kunci, yakni lingkungan bisnis, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.
Pertama, Vietnam dinilai perlu mempercepat penyempurnaan kerangka hukum dan iklim usaha. Kebijakan yang dikeluarkan sejak akhir 2024 dan sepanjang 2025 disebut perlu segera diterjemahkan ke dalam peraturan panduan yang lebih spesifik, terutama terkait isi Resolusi 68-NQ/TW mengenai pengembangan ekonomi swasta. “Penyelesaian kerangka hukum akan berkontribusi pada peningkatan transparansi pasar, tidak hanya membantu menghilangkan kesulitan bagi bisnis domestik, tetapi juga berkontribusi untuk menarik investasi asing,” kata Ngoc.
Kedua, ia menilai perencanaan dan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan agar ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tangguh. Faktor ini disebut menentukan bagi pembangunan ekonomi, terutama ketika Vietnam menjadi tujuan strategi diversifikasi rantai pasokan global sekaligus menghadapi risiko perubahan iklim yang kian berat.
Ketiga, untuk mengejar pertumbuhan dua digit, investasi pada teknologi dan infrastruktur digital perlu ditingkatkan. Ngoc menyebut pasar kecerdasan buatan (AI) di Asia Tenggara berpotensi mencapai US$65 miliar pada 2035, mencakup segmen aplikasi, platform, dan infrastruktur, dengan fokus saat ini pada pusat data.
Keempat, Vietnam dinilai perlu memprioritaskan pelatihan dan pelatihan ulang tenaga kerja. Seiring penuaan populasi, keunggulan biaya tenaga kerja murah diperkirakan berkurang secara bertahap. Karena itu, sejalan dengan strategi pengembangan industri bernilai tambah tinggi, peningkatan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia perlu didorong melalui kebijakan dan insentif di tingkat makro.
