Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan pemeriksaan interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat bukan sekadar agenda rutin tahunan pemerintah daerah. Menurutnya, pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
Pernyataan itu disampaikan Jeje usai menerima kunjungan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat beserta tim dalam kegiatan entry meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Jeje menekankan bahwa integritas pengelolaan keuangan merupakan fondasi legitimasi pembangunan. Ia menilai akuntabilitas menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan publik.
“Integritas pengelolaan keuangan adalah fondasi legitimasi pembangunan. Tanpa akuntabilitas, kepercayaan publik tidak akan tumbuh. Karena itu, pemeriksaan ini kami pandang sebagai instrumen untuk memastikan kita tetap berada di jalur yang benar,” kata Jeje.
Ia menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan hal-hal yang sudah berjalan baik sekaligus membenahi aspek yang masih perlu perbaikan. Jeje menyebut langkah tersebut sejalan dengan visi Bandung Barat AMANAH, yakni Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Jeje juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar responsif, terbuka, dan profesional selama proses pemeriksaan berlangsung sebagai bentuk tertib administrasi dan transparansi. Ia meminta agar penyediaan dokumen dan penjelasan dilakukan tepat waktu serta tidak disertai sikap defensif.
“Kalau diminta dokumen, siapkan dengan rapi. Kalau diminta penjelasan, sampaikan dengan jelas. Kita tidak sedang mencari kesalahan, tapi memastikan sistem kita makin tertib dan transparan. Jangan sampai ada keterlambatan data atau sikap defensif,” ujarnya.
Selain itu, Bupati meminta Wakil Bupati dan Inspektur Daerah untuk terus mengawal jalannya proses pemeriksaan agar koordinasi berjalan baik dan seluruh kebutuhan pemeriksaan dapat dipenuhi tepat waktu.
Jeje menegaskan pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada publik, tetapi juga secara moral dan spiritual. Ia berharap pemeriksaan ini mendorong penguatan sistem, disiplin budaya kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Harapan kita bukan hanya mempertahankan opini yang baik, tapi membangun sistem yang semakin kuat, budaya kerja yang disiplin, dan pelayanan publik yang makin berkualitas. Laporan keuangan yang baik harus berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Jeje.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat (ITDA KBB) Yadi Azhar menjelaskan pemeriksaan interim merupakan tahapan strategis untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebelumnya, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, serta memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
