Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menerima Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, pada Jumat pagi (27/2/2026). Penyerahan laporan berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat dan turut disertai surat pengantar dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP.
Dalam pemaparannya, Rudy menyampaikan hasil pengawasan mendalam dengan tema “Membangun Ketahanan Menuju Swasembada Pangan Kalimantan Barat.” Ia mengungkapkan adanya fenomena “ilusi surplus”, yakni kondisi ketika produksi pangan lokal dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan analisis terhadap 14 komoditas pangan strategis, Rudy menyebut hanya dua komoditas yang benar-benar surplus. Sementara itu, 12 komoditas lainnya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Menurut Rudy, kondisi tersebut memerlukan kebijakan turunan yang lebih spesifik, penguatan manajemen risiko, serta penyusunan peta komoditas pangan provinsi yang komprehensif. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan peningkatan proporsi anggaran ketahanan pangan untuk mendorong kemandirian pangan daerah.
Selain itu, Rudy menyoroti perlunya pengawasan distribusi bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran, sehingga berdampak langsung pada peningkatan produktivitas petani dan peternak.
Rudy turut menyinggung perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2026. Mengacu pada hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2025, ia menyampaikan bahwa secara nasional rata-rata 74,74 persen intervensi sektoral berisiko tidak efektif dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.
Sebagai langkah strategis, BPKP merekomendasikan pembentukan Forum Governansi Daerah dengan mengoptimalkan Forkopimda plus. Forum tersebut diharapkan dapat berperan seperti dewan komisaris daerah untuk memastikan belanja daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di luar isu ketahanan pangan, BPKP juga melaporkan hasil pengawasan yang mengidentifikasi potensi optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, serta penyelamatan keuangan negara/daerah di Kalimantan Barat senilai Rp367,68 miliar.
Menanggapi laporan tersebut, Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas analisis yang disampaikan BPKP. Ia menegaskan bahwa Laporan Eksekutif Daerah merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara objektif.
“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BPKP atas penyerahan Laporan Eksekutif Daerah ini,” kata Ria Norsan. Ia menambahkan, laporan tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan potret kondisi di lapangan yang perlu ditindaklanjuti secara serius oleh jajaran pemerintah daerah.
Ria Norsan menegaskan pemerintah provinsi akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. “Tentu dari rekomendasi ini kami akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan,” ujarnya.
Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 ini diharapkan mempertegas peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas program pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
