Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto memperkuat digitalisasi layanan dan pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola yang akuntabel. Di bawah kepemimpinan Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dan Wakil Bupati dr. Muhammad Rizal Octavian, BPKAD meluncurkan sejumlah inovasi berbasis aplikasi untuk mendukung transparansi, efisiensi, serta peningkatan pelayanan.
Berbagai platform yang dikembangkan antara lain aplikasi Cakep (catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah), kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), SP2D online, serta aplikasi Purnadi untuk pelayanan surat penghentian pembayaran digital bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa purnatugas.
Selain itu, BPKAD juga mengembangkan Caraka (catatan ragam kegiatan dan agenda), Kebo Anabrang (komponen belanja online dan standar harga barang), Prisma (pelayanan registrasi dan survei kepuasan masyarakat), serta Teken untuk tanda tangan elektronik dokumen keuangan. BPKAD juga meluncurkan penerapan aplikasi e-BMD milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terintegrasi secara nasional.
Inovasi terbaru adalah aplikasi Amawabumi (pemanfaatan sewa barang milik daerah terintegrasi) yang diluncurkan Bupati Mojokerto pada Rabu (18/2). Platform digital di https://amawabumi.mojokertokab.go.id/ ini dimanfaatkan untuk mengoptimalkan aset barang milik daerah (BMD) agar dapat mendorong pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah mengatakan, seluruh inovasi tersebut diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas tata kelola keuangan pemerintah daerah sekaligus meningkatkan layanan kepada masyarakat. “Prinsipnya, setiap inovasi yang kita buat itu untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Termasuk juga meningkatkan layanan kepada masyarakat,” ujarnya, Sabtu (22/2).
Iwan mencontohkan aplikasi Cakep sebagai terobosan untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) agar lebih efektif, efisien, dan akurat. Dengan sistem ini, penyusunan catatan atas laporan keuangan tidak lagi membutuhkan input data per angka. “Dengan adanya aplikasi ini, penyusunan calk tidak lagi memerlukan input data per angka. Jadi, ini sangat membantu dalam percepatan penyusunan LKPD yang lebih efektif, efisien, dan akurat,” katanya.
Melalui Cakep, pemerintah daerah juga ingin memastikan pencapaian pada tahun berjalan dapat dipetakan secara transparan sehingga pengambilan keputusan pada tahun berikutnya lebih akurat, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, penerapan kartu kredit pemerintah daerah disebut memberi manfaat dalam mempermudah pencatatan transaksi serta mengurangi potensi penipuan dari transaksi tunai. Selain itu, KKPD dinilai mendukung belanja barang/jasa melalui pembayaran elektronik untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri (PDN).
Adapun aplikasi Caraka bertujuan mengurutkan, memetakan, dan mengalokasikan aktivitas berdasarkan waktu kegiatan, dengan hasil pengolahan data yang dikirimkan melalui WhatsApp kepada masing-masing pengguna. Untuk Prisma, BPKAD menggunakannya guna memperoleh informasi identitas tamu sekaligus mengukur kualitas pelayanan melalui survei kepuasan.
