Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar workshop pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Yogyakarta, Kamis (22/01/2026) hingga Jumat (23/01/2026). Kegiatan ini diarahkan untuk menyelaraskan materi pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan riil industri perkebunan kelapa sawit.
BPDPKS menilai penyelarasan kurikulum diperlukan agar lulusan memiliki kompetensi lapangan yang memadai saat memasuki dunia kerja. Upaya tersebut juga ditujukan untuk mengantisipasi fenomena pengangguran terdidik di sektor perkebunan, dengan memastikan mahasiswa dari perguruan tinggi mitra dibekali keahlian spesifik yang relevan dengan operasional perusahaan sawit.
Workshop berskala nasional ini diikuti 86 peserta dari 37 perguruan tinggi di Indonesia. Peserta berasal dari kalangan akademisi, praktisi industri, asosiasi pendidikan, serta pemangku kebijakan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDPKS Mohammad Alfansyah menyatakan penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci produktivitas. Menurutnya, kurikulum berbasis kompetensi diperlukan agar lulusan memiliki daya saing tinggi dan mampu menjawab tantangan industri secara aplikatif.
“Melalui workshop ini, kami berharap kurikulum yang disusun benar-benar link dengan kebutuhan industri dan menjadi acuan bersama bagi perguruan tinggi,” ujar Alfansyah, dikutip dari laman BPDP, Minggu (25/01/2026).
Dalam penyusunannya, peserta melakukan diskusi kelompok yang dibagi ke dalam empat bidang utama yang mencerminkan kebutuhan operasional industri dari hulu hingga hilir. Bidang tersebut meliputi kebun atau agronomi, pabrik atau pengolahan, manajemen, serta teknologi dan informasi untuk mendukung digitalisasi dan modernisasi sistem industri.
Proses pemetaan kurikulum mengacu pada unit kompetensi SKKNI yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan. Dengan metode ini, setiap mata kuliah diharapkan memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan kebutuhan di lapangan.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Baginda Siagian turut hadir memberikan penilaian teknis. Ia menilai sinkronisasi antara pendidikan dan industri dapat meningkatkan kontribusi tenaga kerja terhadap produktivitas nasional.
Kegiatan ini merupakan kerja sama BPDPKS dengan Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perkebunan (ALPENBUN). Sejumlah perusahaan, antara lain PT Bumitama Gunajaya Agro dan PT Cargill Indonesia, ikut memberikan masukan dari sudut pandang pengguna tenaga kerja.
Narasumber juga berasal dari institusi pendidikan vokasi, seperti Politeknik LPP, Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY), serta Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE). Para pihak yang terlibat mendorong terbentuknya kerangka pendidikan yang terstandar dan relevan secara nasional.
BPDPKS menargetkan draf kurikulum hasil workshop dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh perguruan tinggi mitra di Indonesia. Standarisasi tersebut juga mencakup sertifikasi kompetensi bagi lulusan sebagai bukti keahlian yang diakui industri.
