Transformasi digital di sektor keuangan daerah Sulawesi Utara (Sulut) terus menunjukkan kemajuan. Bank Indonesia (BI) mencatat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di wilayah tersebut mencapai rata-rata 94,23 persen pada Semester II 2025, meningkat dibandingkan 92,81 persen pada semester sebelumnya.

Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, mengatakan digitalisasi menjadi fondasi penting dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Menurut dia, penerapan transaksi digital juga berkontribusi pada penguatan kepatuhan pajak dan retribusi daerah.

“Digitalisasi transaksi pemerintah daerah mampu meningkatkan transparansi, efisiensi pengelolaan keuangan, serta memperkuat kepatuhan pajak dan retribusi daerah,” ujar Joko dalam High Level Meeting (HLM) Provinsi Sulut yang digelar di Kantor Bank Indonesia, Senin (23/2/2026).

Dari sisi perbankan, BI melaporkan penyaluran kredit di Sulut pada Desember 2025 tumbuh 5,91 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan kualitas kredit tetap terjaga di bawah 5 persen. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 10,99 persen (yoy).

Meski demikian, BI menilai struktur penyaluran kredit masih didominasi kredit konsumsi dengan pangsa 59,05 persen. Karena itu, diperlukan dorongan pembiayaan yang lebih besar ke sektor produktif, termasuk pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam perkembangan implementasi ETPD, Kota Manado tercatat menempati peringkat pertama kategori kota di Sulawesi. Capaian ini disebut mencerminkan kesiapan daerah dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

BI menilai percepatan digitalisasi dan inklusi keuangan berpotensi memperkuat fiskal daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.