Jakarta — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan telah menjatuhkan 294 sanksi kepada 142 perusahaan tercatat sepanjang Januari 2026. Mayoritas sanksi berkaitan dengan pemenuhan kewajiban penyampaian laporan keuangan dan pelaksanaan paparan publik (public expose).

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, menyampaikan bahwa 57% dari total sanksi tersebut berasal dari kewajiban penyampaian laporan keuangan serta public expose. Ia menjelaskan, pengenaan sanksi antara lain terkait surat peringatan tertulis III dan suspensi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan interim per 30 September 2025, serta keterlambatan pelaksanaan public expose tahunan hingga batas waktu 31 Desember 2025.

BEI juga memaparkan data sanksi sepanjang 2025. Dalam periode tersebut, BEI mengenakan total 3.040 sanksi kepada 453 perusahaan tercatat. Jika dirinci, sanksi terbanyak terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan laporan bulanan registrasi efek, masing-masing sebanyak 1.223 sanksi dan 577 sanksi.

Di sisi lain, jumlah sanksi terkait kewajiban pemenuhan free float pada 2025 tercatat menurun menjadi 386 sanksi dibandingkan 449 sanksi pada 2024.

Kautsar menambahkan, kewajiban dalam kategori lain-lain mencakup antara lain pembayaran biaya pencatatan tahunan (Annual Listing Fee/ALF), laporan kesiapan dana jatuh tempo obligasi dan/atau sukuk, laporan kegiatan eksplorasi bagi perusahaan pertambangan, serta kesalahan penyajian informasi dalam laporan keuangan maupun keterbukaan informasi lainnya.

Selain penegakan disiplin melalui sanksi, BEI menyatakan juga menjalankan pembinaan aktif dan berkelanjutan kepada perusahaan tercatat untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan. Ke depan, BEI akan melanjutkan pembinaan, pemantauan pemenuhan kewajiban, serta pengenaan sanksi atas pelanggaran, sebagai bagian dari upaya mendukung terbentuknya pasar modal yang kredibel dan berdaya saing.