BANJARMASIN — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan perluasan akses keuangan bagi masyarakat perlu dibarengi dengan jaminan keamanan layanan serta penguatan literasi, agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan nasional.

Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Bappenas Rosy Wediawaty, dalam keterangannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa, mengatakan akses keuangan merupakan instrumen strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Namun, pemanfaatannya harus dipastikan aman dan produktif.

“Perluasan akses keuangan merupakan langkah awal, bukan tujuan akhir. Tantangan ke depan adalah memastikan masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan secara aman, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Rosy.

Rosy menilai Roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik yang dialokasikan memberikan dampak pada peningkatan kualitas ekonomi warga. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat penetrasi akses keuangan.

“Sinergi lintas sektor melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat mendesak untuk mempercepat penetrasi akses tersebut,” ucapnya.

Bappenas mendorong optimalisasi peran OPD dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM. Menurut Rosy, intervensi pemerintah perlu melampaui sekadar pembukaan akses, dengan turut memperkuat perlindungan konsumen dan keberlanjutan ekonomi.

Ia menambahkan, sinergi multipihak melalui TPAKD menjadi kunci agar intervensi dan anggaran publik benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan keuangan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target RPJPN.

“Integrasi layanan keuangan yang aman sangat krusial bagi kelompok rentan, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, guna menciptakan ekosistem keuangan inklusif yang resiliensi terhadap risiko ekonomi masa depan,” ujar Rosy Wediawaty.