Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendorong penguatan akses keuangan inklusif berbasis data di Kalimantan Selatan untuk meningkatkan nilai tambah sektor produktif dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bappenas Rosy Wediawaty mengatakan, perumusan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Kalimantan Selatan kini bertumpu pada pemanfaatan data, salah satunya Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD). Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalsel 2026 di Banjarmasin, Senin.
Rosy menilai potensi desa dan berbagai sektor di Kalimantan Selatan perlu dijembatani dengan akses keuangan yang inklusif. Menurut dia, langkah tersebut penting agar pelaku di sektor produktif dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan data profil daerah, struktur ekonomi Kalimantan Selatan masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 29,47 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meski demikian, ia menyoroti peluang pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 11,55 persen, serta sektor industri pengolahan sebesar 10,95 persen.
Kekuatan ekonomi akar rumput di provinsi tersebut, kata Rosy, tercermin dari sebaran 849 desa berbasis tanaman pangan dan 634 desa di sektor perkebunan. Selain itu, terdapat 119 desa yang berfokus pada perikanan dan 30 desa pada sektor hortikultura.
Ia menegaskan, data tersebut menjadi dasar bagi Bappenas dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama untuk mengoptimalkan potensi desa yang beragam.
Untuk mendukung ekosistem ekonomi daerah, Rosy memaparkan infrastruktur ekonomi di Kalimantan Selatan tergolong masif, meliputi 1.054 pasar, 822 minimarket, serta 1.647 restoran atau rumah makan. Dari sisi penguatan modal, terdapat 214 Koperasi Unit Desa (KUD) dan 244 Koperasi Simpan Pinjam yang diharapkan dapat menjadi penggerak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Rosy menyampaikan Bappenas terus mendorong sinkronisasi antara ketersediaan infrastruktur fisik dengan kemudahan akses pembiayaan syariah. Upaya ini ditujukan agar transformasi ekonomi digital di Kalimantan Selatan berjalan seiring dengan kearifan lokal.
