Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan komitmennya untuk memperkuat akses keuangan inklusif berbasis data di Kalimantan Selatan. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produktif sekaligus memperkokoh pertumbuhan ekonomi daerah.
Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bappenas Rosy Wediawaty mengatakan, pemanfaatan data seperti Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD) menjadi salah satu dasar dalam perumusan kebijakan guna mengungkit potensi ekonomi di provinsi tersebut. Menurutnya, akses keuangan yang inklusif penting agar pelaku sektor produktif dapat memperluas usaha dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Berdasarkan profil daerah, struktur ekonomi Kalimantan Selatan saat ini didominasi sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi 29,47 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meski demikian, Rosy menilai terdapat peluang besar pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 11,55 persen, serta sektor industri pengolahan sebesar 10,95 persen.
Ia juga menyoroti kekuatan ekonomi akar rumput di Kalimantan Selatan yang tercermin dari sebaran potensi desa. Terdapat 849 desa berbasis tanaman pangan dan 634 desa di sektor perkebunan. Selain itu, ada 119 desa yang berfokus pada perikanan dan 30 desa pada sektor hortikultura. Rosy menyebut data tersebut menjadi pijakan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam mengoptimalkan keragaman potensi desa.
Dari sisi infrastruktur ekonomi, Kalimantan Selatan disebut memiliki jaringan yang cukup luas, antara lain 1.054 pasar, 822 minimarket, serta 1.647 restoran atau rumah makan. Penguatan modal juga didukung keberadaan 214 Koperasi Unit Desa (KUD) dan 244 koperasi simpan pinjam yang diharapkan dapat menjadi penggerak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah ini.
Rosy menambahkan, Bappenas mendorong sinkronisasi antara ketersediaan infrastruktur fisik dengan kemudahan akses pembiayaan syariah. Langkah tersebut ditujukan agar transformasi ekonomi digital di Kalimantan Selatan dapat berjalan seiring dengan kearifan lokal.
