Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga akhir Januari 2026 mengalami defisit Rp54,6 triliun atau setara 0,21% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih lebar dibandingkan Januari 2025 yang tercatat defisit 0,09% terhadap PDB, namun masih jauh di bawah target defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB. Pada periode yang sama, defisit keseimbangan primer tercatat Rp4,2 triliun.
Realisasi tersebut terjadi di tengah akselerasi belanja negara yang naik 25,7% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp227,3 triliun per akhir Januari 2026. Sementara itu, pendapatan negara meningkat 9,5% YoY menjadi Rp172,7 triliun, seiring penerimaan pajak yang secara neto melonjak 30,7% YoY.
Kenaikan pendapatan negara hingga akhir Januari 2026 terutama ditopang penerimaan pajak. Secara neto, penerimaan pajak naik 30,7% YoY, didorong oleh kenaikan pajak bruto 7% YoY dan penurunan restitusi 23% YoY. Pertumbuhan pajak bruto terutama berasal dari PPN dan PPnBM yang meningkat 7,7% YoY dan menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak. Adapun penurunan restitusi terutama berasal dari sektor perdagangan.
Dari sisi belanja, Kementerian Keuangan menyatakan percepatan belanja pada Januari 2026 diarahkan untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026. Peningkatan belanja terutama terjadi pada belanja kementerian/lembaga, yang didorong realisasi program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp19,5 triliun, dibandingkan realisasi Januari 2025 sebesar Rp45,2 miliar.
Sebelumnya, pemerintah dalam Indonesian Economic Outlook 2026 pada pertengahan Februari 2026 memperkirakan belanja pemerintah mencapai Rp809 triliun pada kuartal I 2026. Dengan demikian, realisasi belanja Januari 2026 setara sekitar 28% dari estimasi tersebut. Pemerintah juga mencatat nominal belanja pada Januari 2026 menjadi yang tertinggi dibandingkan Januari pada tahun-tahun sebelumnya, setidaknya sejak 2019.
Percepatan belanja ini disebut sejalan dengan langkah optimalisasi anggaran, yaitu mendorong realisasi belanja lebih merata sepanjang tahun dan tidak menumpuk di akhir tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan percepatan belanja pada awal tahun dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke kisaran 5,5–6% YoY pada kuartal I 2026, dibandingkan pertumbuhan kuartal IV 2025 sebesar 5,39% YoY.
Di sisi lain, realisasi APBN Januari 2026 kembali menyoroti risiko pelebaran defisit fiskal dari yang ditargetkan. Meski demikian, Direktur Jenderal di Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan target pertumbuhan pemerintah pada tahun ini tetap akan mempertahankan defisit fiskal dalam batas 3% terhadap PDB.
