Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan transformasi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan memerlukan landasan ekonomi makro yang kuat dan stabil. Menurutnya, fondasi tersebut menjadi prasyarat agar agenda transisi hijau nasional dapat berjalan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat membuka Seminar Nasional bertajuk Transisi Energi Berkeadilan dan Peluang Green Jobs serta Green Economy di Kalimantan Timur dan Indonesia yang digelar di Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (27/1).
Airlangga menyampaikan, transisi hijau merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi, sejalan dengan visi pembangunan Asta Cita. Indonesia juga telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca melalui Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 31,89% pada 2030 dengan upaya mandiri, dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional.
“Ambisi besar tersebut tentu membutuhkan landasan ekonomi makro yang kokoh agar transformasi ini dapat berjalan berkelanjutan,” ujar Airlangga.
Ia memaparkan sejumlah indikator yang disebut menunjukkan ketahanan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2025 tercatat 5,04% (year on year/yoy), sementara inflasi per Desember 2025 berada pada level 2,92% (yoy). Pertumbuhan ekonomi mendatang diproyeksikan tetap kuat, sebesar 5,2% pada 2025 dan 5,4% pada 2026.
Sentimen ekonomi domestik juga dikatakan terjaga positif, tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat mencatat rekor tertinggi, PMI Manufaktur Desember 2025 yang berada di zona ekspansif (51,2), serta Indeks Keyakinan Konsumen yang tetap optimistis di level 123,5.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada November 2025 mencatat surplus US$2,66 miliar. Surplus kumulatif Januari–November 2025 mencapai US$38,54 miliar dan berlangsung 67 bulan berturut-turut.
Airlangga juga menyebut realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun atau tumbuh 12,7% (yoy). Cadangan devisa berada di level US$156,5 miliar pada akhir Desember 2025. Selain itu, pertumbuhan kredit terjaga sebesar 9,3% (yoy), terutama didorong kredit investasi, yang dinilai memperkuat stabilitas ekonomi dan ruang fiskal untuk mendukung investasi strategis, termasuk pengembangan sektor energi bersih.
Menurut Airlangga, percepatan transisi energi menjadi langkah nyata menuju kedaulatan energi sekaligus penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bersih dan berkelanjutan. Dengan kekayaan sumber daya alam, Indonesia disebut memiliki potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 3.686 GW, dengan Kalimantan menyumbang sekitar 517 GW yang didominasi energi surya.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah mendorong pembangunan green super grid sepanjang sekitar 70 ribu kilometer, pengembangan biofuel B40–B50, serta bahan bakar pesawat ramah lingkungan. Pemerintah juga mengembangkan pemanfaatan hidrogen, energi nuklir, green ammonia, serta penerapan teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCS/CCUS) sebagai bagian dari upaya penurunan emisi sektor industri secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pengembangan green economy terus didorong sebagai pendekatan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan. Pemerintah mendorong hilirisasi komoditas mentah menjadi produk bernilai tinggi, seperti pengolahan pasir silika menjadi panel surya serta pemanfaatan mineral strategis untuk produksi baterai kendaraan listrik, guna memperkuat struktur industri nasional yang ramah lingkungan.
Airlangga menambahkan, ekonomi hijau tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang kerja dalam skala besar, terutama bagi generasi muda. Transisi menuju green economy diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru, dengan porsi tenaga kerja hijau sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional pada 2029. Peluang tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari teknisi energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, hingga pengelolaan smart city.
Untuk mendukung kesiapan sumber daya manusia, pemerintah menjalankan Program Magang Nasional bagi 100 ribu lulusan perguruan tinggi dengan uang saku setara upah minimum. “Pemerintah menyiapkan ekosistem dan arah kebijakan, karena itu mahasiswa-mahasiswi diharapkan membekali diri agar siap mengisi peran strategis dalam ekonomi masa depan,” kata Airlangga.
Sejumlah pihak turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Pembina YAPENTI-DWK Universitas Balikpapan, Rektor Universitas Balikpapan beserta jajaran, Chair of Governing Board Yayasan Mitra Hijau, serta perwakilan Action Network South East Asia.
