Wacana pergantian jajaran direksi bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menguat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengganti direksi bank Himbara. Alasan yang disampaikan pemerintah adalah penyaluran kredit perbankan BUMN dinilai lebih menguntungkan pengusaha besar ketimbang pengusaha kecil.
Namun, sejumlah ekonom melihat ada agenda lain di balik rencana tersebut, mulai dari penguatan kendali politik di sektor keuangan hingga upaya melancarkan pendanaan program-program strategis pemerintah. Di sisi lain, CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai pergantian direksi itu, meski Danantara merupakan pemegang saham di seluruh bank Himbara.
Bank Himbara merupakan sinergi perbankan BUMN yang digagas Kementerian BUMN, dengan anggota Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Selama ini, Himbara kerap menjadi jaringan penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM.
Dalam pernyataannya pada Sabtu (31/01), Sjafrie mengatakan kredit bank-bank Himbara dianggap tidak cukup berpihak kepada pengusaha kecil. “Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,” ujarnya.
Sjafrie juga menyinggung kinerja sejumlah bank negara maupun BUMN lain yang dinilai “kurang mendulang keuntungan bagi negara”. Ia menilai hal itu terjadi karena jajaran direksi tidak bekerja maksimal dan cenderung menguntungkan diri sendiri. Pemerintah, kata dia, ingin mengganti mereka dengan figur yang dinilai memiliki kemampuan intelektual dan praktis, serta “cinta tanah air”, termasuk dari kalangan generasi muda yang “militan, kapabel, dan kredibel”.
Di tengah pernyataan itu, CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa wacana pergantian direksi bank Himbara belum dibicarakan. “Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu (pergantian direksi),” kata Rosan pada hari yang sama. Ia menambahkan, Danantara akan berkonsultasi apabila memang diperlukan adanya perbaikan, namun menegaskan belum ada pembahasan terkait pergantian direksi.
Tudingan agenda politik dan penguatan kendali
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai terdapat agenda di balik wacana pergantian direksi bank Himbara. Menurut Bhima, langkah tersebut berpotensi menjadi upaya untuk “menguatkan kroni-kroni Prabowo di sektor keuangan”.
Bhima mengaitkan wacana itu dengan proses pengangkatan keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ia berpendapat pola yang terjadi serupa: delegitimasi pihak yang sedang menjabat, lalu muncul tekanan perombakan yang diisi orang-orang dekat.
Bhima juga mempertanyakan mengapa isu ekonomi dan BUMN disampaikan oleh Menteri Pertahanan. Menurutnya, hal itu dapat dibaca sebagai sinyal adanya dinamika di lingkaran kekuasaan, termasuk relasi pemerintah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Danantara.
Isu patronase politik juga mengemuka di tengah perdebatan. Transparency International Indonesia (TII) mencatat, dari temuan yang diumumkan pada Juni 2025, terdapat 165 politikus yang mendapat kursi di BUMN—terdiri dari 104 kader partai dan 61 relawan politik. Dari 104 kursi yang diduduki kader partai, 48,6% disebut berafiliasi dengan Partai Gerindra.
Muncul di tengah gejolak pasar
Wacana pergantian direksi bank Himbara mencuat ketika terjadi rangkaian pengunduran diri pejabat Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK di tengah pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG disebut mulai jatuh sejak perdagangan Rabu sebelumnya, merespons pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait penilaian free float saham-saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Indexes.
Dalam pengumuman itu, MSCI menyoroti kekhawatiran investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia, meski ada perbaikan minor pada data free float dari BEI.
Alasan ekonomi: kredit produktif dan proyek prioritas
Bhima menilai ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan mengapa pergantian direksi Himbara didorong. Pertama, ia menilai kebijakan ekonomi Presiden Prabowo belum berjalan sesuai target, salah satunya terkait penyaluran dana segar Rp200 triliun bank-bank Himbara pada September 2025. Menurut Bhima, penyaluran itu dianggap gagal menjadi kredit produktif dan lebih banyak dimanfaatkan perusahaan besar untuk refinancing dibanding mengalir ke UMKM.
Kedua, Bhima menilai pergantian direksi dapat menjadi cara untuk memperkuat pendanaan proyek strategis pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih, dan food estate. Ia menilai pengendalian atas bank Himbara akan memudahkan aliran kredit ke proyek-proyek tersebut, namun berisiko jika kualitas kredit dan prinsip kehati-hatian diabaikan, terutama ketika OJK disebut sedang berada dalam tekanan.
Ekonomi komando dan peringatan risiko
Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky melihat langkah pemerintah sebagai bagian dari pembangunan “sistem ekonomi komando”, yang bertujuan menghadapi kondisi geoekonomi global, termasuk perang ekonomi Amerika Serikat dan China. Ia menyebut pendekatan itu meniru rangkaian kebijakan Orde Baru pada 1980-an yang dikenal sebagai “kampung kepung kota”, yakni perekonomian bergerak dari desa menuju perkotaan melalui program-program seperti transmigrasi, posyandu, dan ekonomi kerakyatan.
Menurut Yanuar, kebijakan seperti Koperasi Merah Putih dan MBG mencerminkan pendekatan serupa, dan penguasaan atas Himbara akan membuat bank-bank tersebut “dikomando” untuk memberi kredit ke sektor yang menjadi agenda prioritas pemerintah. Ia menilai tujuan utamanya adalah meminimalkan perdebatan dalam penyaluran kredit.
Namun, Yanuar menekankan perbedaan konteks pendanaan. Ia menyebut pada 1980-an program-program Orde Baru dibiayai oleh surplus APBN yang didorong naiknya harga minyak dunia. Sementara situasi sekarang, menurutnya, lebih mirip Meksiko tahun 1978: peningkatan utang ketika pendapatan negara turun, yang berujung pada gagal bayar.
Pengamat perbankan Paul Sutaryono memiliki pandangan berbeda. Ia menilai pergantian direksi dapat dibaca sebagai upaya keras pemerintah untuk melakukan bersih-bersih, menyusul perubahan di OJK dan BEI. Paul juga menyebut pada Desember 2025 lima bank Himbara telah melaksanakan RUPS yang antara lain beragenda pergantian atau perubahan direksi.
Meski demikian, Paul menilai prioritas mendesak adalah transformasi di BEI, mengingat tenggat perbaikan tata kelola pasar modal yang terkait penilaian MSCI hingga Mei 2026. Menurutnya, pasar modal perlu direformasi karena menjadi wajah kondisi keuangan Indonesia di mata investor regional dan global. Setelah itu, ia menyebut, barulah pemerintah melakukan bersih-bersih di bank Himbara.
Potensi dampak: kredit macet hingga gejolak ekonomi
Bhima dan Yanuar sama-sama mengingatkan risiko intervensi yang mempermudah aliran dana ke program pemerintah. Keduanya menilai pemaksaan penyaluran kredit ke program tertentu dapat meningkatkan risiko kredit macet. Bhima memperingatkan dampak lanjutannya bisa berupa menurunnya kepercayaan investor, skandal gagal bayar perbankan, hingga tekanan besar terhadap perekonomian.
Yanuar mengaitkan risiko itu dengan pengalaman deregulasi perbankan melalui Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88), yang mendorong liberalisasi perbankan untuk memacu ekonomi namun kemudian berujung pada krisis moneter 1998 karena perbankan keluar dari prinsip kehati-hatian. Ia menilai pola “pokoknya pemerintah mau apa, dikasih kreditnya” berpotensi mengulang kesalahan serupa.
Selain itu, Yanuar menekankan ekspansi fiskal akan efisien jika institusi bersih agar kebocoran anggaran dapat dicegah. Ia menyebut angka ICOR Indonesia saat ini berada di kisaran 6,3–6,4, yang menurutnya menunjukkan perekonomian masih belum efisien. “Negara ini jangan mengulang lagi ke lubang yang sama,” ujarnya, seraya memperingatkan bahwa ketidakhatian-hatian bisa membawa Indonesia pada “petaka baru”.
