Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai sistem ekonomi kapitalis dan komunis sama-sama memiliki dampak negatif. Ia mengatakan kedua sistem tersebut menempatkan profit sebagai nilai moral tertinggi, yang kemudian memunculkan sejumlah persoalan dalam tata kelola ekonomi.
Dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah yang disiarkan melalui YouTube Bank Indonesia (BI), Rabu (13/8), Sri Mulyani menyoroti kapitalisme yang menurutnya dapat melahirkan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Ia menyebut ketimpangan bukan hanya terjadi pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat merembet pada konsentrasi kekuatan politik.
“Kita melihat banyak implikasi negatif dalam berbagai bentuk ketimpangan konsentrasi dari kekuatan, baik kekuatan kapital yaitu ekonomi dan kekuatan politik pada segelintir manusia,” ujarnya.
Ia juga menyinggung besarnya aliran dana untuk pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di dunia saat ini. Menurutnya, fenomena itu tidak terlepas dari adanya konsentrasi kapital pada kelompok kecil perusahaan atau individu yang menguasai sumber daya.
Sri Mulyani menilai kondisi tersebut menimbulkan keresahan global, terutama terkait governance atau tata kelola ekonomi. Ia mengingatkan risiko ketika konsentrasi kapital pada akhirnya hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang.
Di sisi lain, ia menilai komunisme yang kerap diposisikan sebagai antitesis kapitalisme juga menyimpan persoalan. Menurutnya, dampak negatif yang muncul dari komunisme adalah hilangnya motivasi untuk mencapai yang terbaik karena bertumpu pada prinsip sama rata dan sama rasa.
Berangkat dari pergulatan ideologi tersebut, Sri Mulyani mendorong ekonomi Islam sebagai alternatif. “Di dalam konteks pergulatan ideologi dunia inilah, ekonomi Islam muncul dan seharusnya menjadi sebuah inspirasi atau juga sekaligus jalan ketiga,” katanya.
Ia kemudian menyinggung Asta Cita yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sri Mulyani, fondasi untuk mencapai Indonesia Emas dinilai selaras dengan prinsip ekonomi syariah karena mengedepankan keadilan. Namun, ia mengingatkan tantangan dalam penerapannya, agar struktur syariah tidak menambah beban, tidak menciptakan inefisiensi, serta tidak menimbulkan moral hazard.
Ia juga menekankan pentingnya meneladani sifat Rasulullah SAW, yakni shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah, yang menurutnya dapat dijalankan melalui prinsip good governance. Sri Mulyani meminta agar karakter tersebut tidak ditinggalkan, termasuk dalam mengelola anggaran negara.
Ia mencontohkan pengelolaan APBN dengan uang kelolaan hingga Rp3.800 triliun tidak semestinya dicederai apabila dijalankan dengan sifat shiddiq dan amanah. Ia juga menekankan makna tabligh sebagai keterbukaan. Menurutnya, pengelolaan ekonomi tanpa transparansi akan membuka ruang penyimpangan.
Sementara itu, fathonah ia artikan sebagai kecerdasan untuk merespons perubahan dunia yang cepat, termasuk pengaruh teknologi digital yang disebutnya akan mengubah banyak hal dalam satu dekade mendatang.
Di luar pembahasan sistem ekonomi, Sri Mulyani turut menekankan pentingnya masyarakat membayar pajak. Ia mengingatkan bahwa dalam rezeki setiap orang terdapat hak orang lain, yang penyalurannya dapat dilakukan melalui zakat, wakaf, maupun pajak. Menurutnya, pajak akan kembali kepada pihak yang membutuhkan.
