Revisi Undang-Undang Badan Usaha 2025 membawa perubahan penting dalam tata kelola perusahaan, terutama bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Salah satu poin yang disorot adalah dimasukkannya konsep “pemilik manfaat” (beneficial owner) untuk membantu mengidentifikasi pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan, meski tidak tercatat sebagai pemegang saham langsung.
Dalam praktiknya, struktur kepemilikan bisnis kerap kompleks, melibatkan banyak perusahaan perantara atau lapisan kepemilikan yang saling tumpang tindih. Kondisi ini dapat menyulitkan regulator dan investor mengetahui siapa pengendali sebenarnya, sehingga mengurangi tingkat transparansi di pasar.
Wakil Kepala Badan Pengawasan Perusahaan Publik Komisi Sekuritas Negara, Le Trung Hai, menilai identifikasi pemilik sebenarnya penting untuk meningkatkan transparansi perusahaan. Menurutnya, ketika regulator dan investor dapat melihat dengan jelas siapa individu atau organisasi yang mengendalikan bisnis, risiko penyembunyian kepemilikan maupun manipulasi operasi perusahaan dapat ditekan.
Selain aspek transparansi, pengaturan pemilik manfaat juga dinilai memperkuat akuntabilitas pihak yang mengendalikan perusahaan. Dengan identitas pengendali yang didefinisikan lebih jelas, pemantauan tata kelola perusahaan serta penegakan tanggung jawab dinilai dapat berjalan lebih efektif.
Revisi UU Badan Usaha 2025 juga memperkuat akuntabilitas kepemimpinan perusahaan. Aturan baru menegaskan tanggung jawab lebih besar bagi perwakilan hukum dan anggota manajemen atas keputusan terkait operasional perusahaan. Jika keputusan manajemen menyebabkan kerugian bagi bisnis, individu yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Penguatan tanggung jawab ini diharapkan mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan disiplin tata kelola, sekaligus melindungi hak-hak pemegang saham. Dengan batas tanggung jawab individu yang lebih jelas, keputusan strategis diharapkan lebih mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.
Perubahan tersebut diperkirakan berdampak langsung pada standar tata kelola perusahaan terbuka. Peningkatan transparansi kepemilikan dan akuntabilitas manajemen dinilai memberi investor dasar yang lebih kuat untuk menilai risiko serta prospek bisnis, karena informasi mengenai pengendalian dan tata kelola diungkapkan lebih jelas.
Di sisi lain, kerangka hukum yang lebih ketat dinilai mendorong perusahaan membangun sistem tata kelola yang lebih efektif, termasuk pengendalian internal, prosedur pengungkapan informasi, dan sistem manajemen risiko. Penyempurnaan regulasi juga dipandang berkontribusi pada peningkatan kredibilitas pasar saham Vietnam, terutama dalam menarik modal investasi jangka panjang.
Le Trung Hai menambahkan, ketika perusahaan tercatat mematuhi ketentuan tata kelola dengan baik, perlindungan hak pemegang saham akan lebih kuat dan kepercayaan investor dapat meningkat. Secara keseluruhan, revisi UU Badan Usaha 2025 disebut sebagai langkah maju dalam memperkuat disiplin pasar dan membangun lingkungan investasi yang lebih transparan serta stabil, dengan harapan mendukung perkembangan pasar saham Vietnam secara lebih berkelanjutan.
