JAKARTA — Praktisi kebijakan publik Riant Nugroho menilai ketimpangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait penyeimbangan keuangan, berpotensi menimbulkan berbagai persoalan nasional apabila tidak segera dievaluasi.

Riant menyebut porsi penyeimbangan keuangan antara pusat dan daerah saat ini masih terlalu kecil. Kondisi tersebut, menurutnya, memicu ketidakseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kita menyeimbangkan kebijakan pusat dan daerah pun penyeimbangan keuangan itu terlalu kecil, ketidakseimbangan ini menciptakan banyak hal yang akan kita ada ke depan,” kata Riant dalam diskusi bersama Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Minggu (16/3) malam.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan di daerah yang dinilainya berkaitan dengan ketidakseimbangan kebijakan tersebut, termasuk dinamika pembangunan di Papua serta penanganan bencana banjir bandang di wilayah Sumatra.

Riant juga menilai pemerintah pusat seharusnya menjalankan peran sebagai pengarah utama yang bersifat koordinatif, bukan sekadar memberi instruksi kepada pemerintah daerah.