Persaingan untuk mengambil posisi di Pusat Keuangan Internasional Vietnam (International Finance Centres/IFC) kian memanas meski pusat tersebut belum resmi beroperasi. Sejumlah pemain utama, termasuk bank dan perusahaan sekuritas, mulai menyatakan rencana membentuk entitas khusus agar siap beraktivitas begitu IFC berjalan.
Dalam draf dokumen yang diajukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2026, Vietcombank menyampaikan rencana meminta persetujuan untuk mendirikan bank komersial yang 100% dimiliki di dalam negeri dan beroperasi di IFC. Langkah ini mencerminkan upaya memanfaatkan mekanisme uji kebijakan yang lebih fleksibel serta mengakses standar internasional yang lebih tinggi dalam tata kelola, pengembangan produk, dan pengendalian risiko di lingkungan IFC.
VietinBank juga menyatakan minat serupa. Dalam pertemuan dengan investor baru-baru ini, pimpinan bank mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempelajari opsi pendirian anak perusahaan atau badan hukum yang sesuai untuk menjalankan bisnis terkait IFC. VietinBank disebut tengah memantau penyelesaian kerangka hukum dan menunggu persetujuan dari Bank Negara Vietnam sebelum melangkah ke tahap implementasi yang lebih spesifik.
Dari sektor pasar modal, Ho Chi Minh City Securities (HSC) dalam dokumen RUPS Tahunan 2026 mengusulkan pembentukan perseroan terbatas satu anggota untuk berpartisipasi sebagai anggota IFC. Mengingat IFC diarahkan untuk mengembangkan pasar modal internasional, layanan pencatatan saham, konsultasi, dan penataan produk, keterlibatan perusahaan sekuritas dinilai dapat melengkapi ekosistem keuangan yang tengah dibangun.
Vietnam sendiri tengah mendorong pembangunan IFC di Kota Ho Chi Minh dan Da Nang, yang dipandang membuka babak baru bagi pengembangan pasar keuangan domestik. Menurut Duong Thanh Tung, Wakil Direktur Jenderal Layanan Konsultasi Strategis, Risiko, dan Transaksi Deloitte Vietnam, IFC berpotensi menjadi tujuan menarik bagi modal asing. Namun, ia menekankan bahwa tantangan utamanya bukan sekadar menarik dana, melainkan mempertahankannya dan mengubahnya menjadi investasi jangka panjang. Hal itu, menurutnya, mensyaratkan struktur pasar yang cukup dalam, transparan, dan dapat dipercaya.
Ia juga menilai IFC perlu menyiapkan “jalur keluar” yang aman agar arus kas dapat berputar dan ditarik melalui kanal seperti penawaran umum perdana (IPO), transfer saham, atau pembiayaan ulang. Deloitte Vietnam berharap model ini, jika berjalan lancar, dapat membangun kepercayaan investor dan membantu Vietnam lebih menonjol dalam jaringan transaksi keuangan global. Dukungan terhadap pengelolaan risiko nilai tukar, isu hukum, perpajakan, dan integrasi juga dinilai penting.
Sementara itu, Profesor Madya Dr. Nguyen Huu Huan, Wakil Ketua Kantor Eksekutif IFC Vietnam di Kota Ho Chi Minh, menyebut keunikan IFC Vietnam akan ditentukan oleh kemampuannya menghubungkan lembaga keuangan tradisional—seperti bank, sekuritas, dan asuransi—dengan model modern yang sedang berkembang, termasuk fintech, aset digital, tokenisasi, dan keuangan hijau.
Namun, ia menekankan bahwa IFC perlu tetap berpegang pada kebutuhan praktis ekonomi riil dan rantai nilai regional. Menurutnya, IFC harus bersifat substantif, dirancang untuk memfasilitasi transaksi riil, arus kas riil, dan kehadiran investor riil, sehingga mampu menciptakan likuiditas dan menjaga vitalitas pasar dalam jangka panjang.
Adapun Dr. Nguyen Tri Hieu menilai Vietnam memiliki sejumlah keunggulan, termasuk posisi geografis strategis di jalur perdagangan udara dan maritim, PDB mendekati 500 miliar dolar AS, serta kemitraan strategis komprehensif dengan banyak negara. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Vietnam tidak bisa “melompati tahapan” untuk langsung menjadi pusat keuangan global.
Menurutnya, tantangan masih besar, antara lain PDB per kapita yang masih rendah, bank-bank Vietnam yang belum hadir di pusat keuangan global utama, status pasar saham yang belum keluar dari kategori pasar berkembang, serta dong Vietnam yang belum menjadi mata uang yang dapat dikonversi secara bebas. Karena itu, ia mengusulkan peta jalan yang lebih realistis: memposisikan IFC sebagai pusat keuangan Asia Tenggara terlebih dahulu, kemudian membangun kredibilitas, memperluas skala, dan meningkatkan daya saing secara bertahap.
Pada tahap awal, IFC disarankan fokus pada bidang berpotensi jangka panjang seperti pasar modal, keuangan hijau, fintech, manajemen aset, dan dana investasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur keuangan, penetapan mekanisme penilaian aset, serta pengembangan strategi penyelesaian sengketa dipandang krusial untuk menjaga aliran modal jangka panjang.
Untuk menarik pelaku usaha dan pakar agar beroperasi di IFC, kebijakan di kawasan ini diusulkan disertai berbagai insentif. Anggota IFC direncanakan memperoleh paket insentif pajak, termasuk tarif pajak penghasilan perusahaan 10% selama 30 tahun untuk sektor prioritas, dengan pembebasan pajak maksimal empat tahun dan pengurangan 50% hingga sembilan tahun berikutnya. Sektor lain diusulkan mendapatkan tarif 15% selama 15 tahun, dengan pembebasan pajak maksimal dua tahun dan pengurangan 50% hingga empat tahun berikutnya.
Selain itu, manajer, ahli, ilmuwan, dan pekerja berketerampilan tinggi yang bekerja di IFC diusulkan dibebaskan dari pajak penghasilan pribadi hingga 2030. Mesin, peralatan, bahan baku, dan komponen impor yang digunakan untuk membentuk aset tetap bagi proyek investasi di dalam IFC juga diusulkan dibebaskan dari bea impor.
