Pemerintah menyiapkan layanan keuangan berbasis teknologi finansial (fintech) untuk mendukung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Layanan ini diarahkan untuk pembiayaan sektor produktif di desa, bukan semata kebutuhan konsumtif.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, skema fintech koperasi yang tengah dikembangkan berbeda dari koperasi simpan pinjam (KSP) konvensional. Menurutnya, layanan yang disiapkan cenderung berbentuk kredit yang difokuskan untuk penguatan kegiatan produktif di desa.
“Sebenarnya kita akan kembangkan, kelihatannya bukan simpan pinjam tapi nanti lebih ke kredit. Jadi kalau simpan pinjam itu lebih konsumtif, tetapi kalau kredit (fintech) ini akan diarahkan untuk pembiayaan sektor produktif di desa,” kata Ferry usai serah terima jabatan Wakil Menteri Koperasi di kantornya, Jakarta, Kamis (18/9).
Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR pada 8 September 2025, mantan Menteri Koperasi Budi Arie memaparkan rencana layanan digital yang dapat diakses anggota koperasi. Dalam presentasinya, ia menayangkan video yang menyebutkan anggota koperasi akan dapat menggunakan berbagai layanan, mulai dari pembayaran tagihan, menabung, meminjam dana, mengakses e-bank, hingga layanan pembayaran online (PPOB).
Selain itu, koperasi juga disebut akan mampu menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT), pendanaan usaha, subsidi keuangan, dan kredit usaha kecil. Seluruh aktivitas tersebut direncanakan tercatat secara digital untuk memudahkan pengurus koperasi dan memperkuat akuntabilitas.
“Ini arsitektur digitalisasi yang kita namakan Simkopdes [Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih]. Jadi nanti semua terintegrasi, 80.000 koperasi punya akun sendiri, kemudian akan dibentuk koperasi sekunder di tingkat kabupaten dan provinsi, serta terhubung dengan sistem ekonomi lainnya,” ucap Budi Arie.
