Akses layanan keuangan bagi penyandang disabilitas terus didorong agar semakin inklusif. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat (OJK Jabar) menggelar kegiatan edukasi keuangan pada Rabu, 11 Maret 2026, sekaligus meluncurkan flyer edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas melalui program Disabilitas Berdaya Keuangan Inklusif Tercipta (Dia Kita).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari komunitas disabilitas, lembaga keuangan, hingga pemerintah daerah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut hadir dan menekankan pentingnya literasi keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Farhan menyatakan dunia keuangan tidak semestinya terasa asing, terutama bagi kelompok disabilitas. Menurutnya, pemahaman terhadap sistem perbankan dan pengelolaan keuangan dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. “Perbankan menjadi kuat karena adanya kepercayaan masyarakat. Karena itu, dunia keuangan tidak boleh terasa jauh atau asing bagi siapa pun, termasuk teman-teman penyandang disabilitas,” ujar Farhan dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (15/3/2026).
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan aksesibilitas layanan perbankan. Farhan menilai lembaga keuangan perlu menghadirkan layanan yang ramah disabilitas, seperti kemampuan bahasa isyarat bagi petugas garda depan, serta pemanfaatan teknologi untuk memudahkan proses identifikasi dan transaksi.
Selain akses layanan, Farhan menekankan literasi keuangan juga harus mendorong produktivitas ekonomi. Ia menilai era digital membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan memperoleh penghasilan, termasuk melalui platform digital. “Literasi keuangan bukan hanya soal mengatur uang, tetapi juga bagaimana meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada,” katanya.
Farhan menambahkan, komitmen terhadap nilai inklusif selaras dengan visi pembangunan Kota Bandung hingga 2029, yakni Bandung UTAMA (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis). Dalam visi tersebut, aspek “terbuka” menekankan pentingnya akses yang setara bagi semua warga.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (Dilans) Farhan Helmy menyampaikan bahwa isu disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait aksesibilitas di ruang publik maupun layanan keuangan. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang benar-benar inklusif.
“Isu disabilitas tidak cukup hanya berhenti pada komitmen atau seremoni. Harus ada implementasi nyata yang dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas,” ujarnya. Ia juga menyebut Dilans selama empat tahun terakhir mendorong peningkatan literasi, advokasi kebijakan, hingga pengembangan usaha bagi penyandang disabilitas melalui sejumlah program.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan program literasi keuangan bagi disabilitas merupakan bagian penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Ia berharap program Dia Kita dapat memperluas akses penyandang disabilitas terhadap informasi, layanan perbankan, serta kemampuan mengelola keuangan secara mandiri. “Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat termasuk penyandang disabilitas dapat menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri dan terampil,” ujarnya.
