Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penarikan dana Rp75 triliun dari sistem perbankan akan digunakan untuk belanja rutin kementerian/lembaga (K/L). Ia menegaskan langkah tersebut tidak akan mengganggu sistem perekonomian karena dana yang ditarik segera dibelanjakan kembali sehingga kembali masuk ke perputaran ekonomi.
“Itu buat belanja rutin kementerian/lembaga. Saya tarik, seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjakan lagi. Jadi, langsung masuk ke sistem perekonomian, tidak mengganggu uang beredar di sistem perekonomian,” kata Purbaya saat ditemui usai Seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 di Jakarta, Jumat.
Menurut Purbaya, penarikan dana tersebut justru berpotensi meningkatkan efek berganda (multiplier effect) karena belanja pemerintah pusat dan daerah dapat mendorong aktivitas ekonomi. Ia menambahkan, dari total dana yang sebelumnya ditempatkan di perbankan, masih ada Rp201 triliun yang tetap berada di sistem perbankan.
Pada 31 Desember 2025, Purbaya menyampaikan pemerintah telah menarik Rp75 triliun dari total Rp276 triliun dana yang sebelumnya ditempatkan di perbankan. Dana Rp276 triliun itu berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan ditempatkan pada lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta satu bank pembangunan daerah (BPD).
Rinciannya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp80 triliun, BTN Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun.
Purbaya menjelaskan dana yang ditarik digunakan untuk belanja negara guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ia mengakui kebijakan penempatan dana tersebut belum berjalan optimal. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Oktober 2025, pertumbuhan kredit perbankan tercatat 7,36 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Ia menilai kondisi itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan BI yang belum sepenuhnya sinkron. “Injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan koordinasi pemerintah dan bank sentral kini telah diperbaiki. Ia menyebut dalam dua minggu terakhir BI mulai mendukung kebijakan pemerintah sehingga likuiditas di sistem perekonomian akan semakin longgar.
