Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penarikan dana Rp75 triliun dari sistem perbankan akan digunakan untuk belanja rutin kementerian/lembaga (K/L). Ia menegaskan langkah tersebut tidak akan mengganggu sistem perekonomian karena dana yang ditarik akan segera dibelanjakan kembali.
“Itu buat belanja rutin kementerian/lembaga. Saya tarik, seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjakan lagi. Jadi, langsung masuk ke sistem perekonomian, tidak mengganggu uang beredar di sistem perekonomian,” kata Purbaya dalam wawancara cegat usai Seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 di Jakarta, akhir pekan lalu.
Purbaya menilai penarikan dana tersebut justru berpotensi mendorong efek berganda (multiplier effect) melalui belanja pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, peralihan dana itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Ia menambahkan, dari total dana yang ditempatkan pemerintah di perbankan, masih ada Rp201 triliun yang tetap berada di bank.
Sebelumnya, per 31 Desember 2025, Purbaya menyampaikan pemerintah telah menarik Rp75 triliun dari total Rp276 triliun dana yang ditempatkan di sistem perbankan. Dana tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan ditempatkan di lima bank milik negara (Himbara) serta satu bank pembangunan daerah (BPD).
Rincian penempatan dana itu meliputi Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing Rp80 triliun, BTN Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun. Purbaya menjelaskan dana yang ditarik digunakan untuk belanja negara guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski demikian, ia mengakui kebijakan penempatan dana tersebut belum berjalan optimal. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Oktober 2025, kredit perbankan tercatat tumbuh 7,36% secara tahunan (year-on-year/yoy). Purbaya menilai kondisi itu dipengaruhi belum sepenuhnya sinkronnya kebijakan pemerintah dan BI.
“Injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” ujarnya.
Ia menambahkan koordinasi pemerintah dan bank sentral kini telah diperbaiki. Dalam dua pekan terakhir, kata Purbaya, BI mulai mendukung kebijakan pemerintah sehingga likuiditas di sistem perekonomian diharapkan semakin longgar.
