Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah lebih memilih melakukan efisiensi anggaran ketimbang menaikkan batas defisit APBN di atas 3% produk domestik bruto (PDB) untuk merespons tekanan kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Opsi tersebut, menurut Purbaya, telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (16/3/2026). Ia mengatakan, apabila harga bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat, langkah pertama yang ditempuh pemerintah adalah efisiensi belanja.
“Kalau harga BBM naik terus, langkah pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapakan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian atau lembaga (K/L) nanti,” kata Purbaya.
Dalam rakortas tersebut, kementerian dan lembaga diminta menyiapkan porsi anggaran yang dapat dipangkas. Purbaya menyebut pemerintah meminta masing-masing K/L mengusulkan persentase pemotongan anggaran.
Arahan efisiensi ini, lanjut Purbaya, juga berlaku untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai terdapat tambahan-tambahan anggaran yang membuat kebutuhan membengkak, sehingga pemerintah akan memfokuskan pelaksanaan program pada anggaran yang tersedia saat ini, sementara tambahan anggaran ditunda.
“Dengan anggaran sekarang yang pertama ya kita fokus ke yang ada aja programnya. Yang tambahan kita tunda dulu sampai waktu yang memungkinkan, tapi sekarang jelas enggak mungkin,” ujarnya.
Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan mulai pekan depan akan menghitung besaran efisiensi yang diperlukan sebagai antisipasi gejolak harga minyak mentah dunia, yang disebutnya kerap melampaui US$100 per barel, lebih tinggi dari asumsi makro APBN sebesar US$70 per barel, seiring perang AS-Israel dengan Iran.
Namun ia menegaskan perhitungan itu belum tentu langsung dieksekusi. Pemerintah, kata dia, masih akan menentukan pos-pos belanja mana yang akan dipotong, dan K/L akan menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil pemangkasan yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
Purbaya menilai efisiensi merupakan opsi terbaik dibanding memperlebar defisit, karena pemerintah tidak perlu menambah beban fiskal lewat penarikan utang. Ia juga menyinggung kekhawatiran publik jika pemerintah terus menambah utang.
Di sisi lain, Purbaya menyatakan saldo anggaran lebih (SAL) masih cukup kuat untuk menutup potensi pelebaran defisit APBN hingga 3,5% PDB. Ia menyebut tambahan kebutuhan setara Rp110 triliun dari rancangan defisit saat ini Rp698 triliun masih bisa ditutup dari SAL.
“Kalau cuma butuh Rp110 triliun saja saya bisa tutup dari SAL saya, masih cukup kan uang saya, jadi anda gak usah takut, saya masih punya tabungan,” kata Purbaya.
