Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para pakar dan praktisi ekonomi syariah untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mentransformasi pengelolaan dana umat di Indonesia. Menurutnya, Kementerian Agama membutuhkan perspektif baru serta keahlian profesional dari pihak eksternal guna memperkuat tata kelola ekonomi Islam yang kredibel.
Ajakan tersebut disampaikan Nasaruddin saat memberikan sambutan dalam Tasyakur Milad ke-22 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia dan Silaturahmi Stakeholders Ekonomi Islam di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
“Kami membutuhkan masukan dan bantuan khusus dari para ahli di luar kementerian secara profesional, baik secara teoretis maupun praktis. Ini sangat penting, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian mari kita berikan muatan-muatan strategis terkait hal ini,” ujar Nasaruddin.
Dalam kesempatan itu, ia menyinggung rencana pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Nasaruddin menargetkan agar rumusan dan gagasan konkret terkait LPDU dapat diintensifkan, terutama pada momentum Ramadan.
Ia menegaskan, penguatan ekonomi harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan selaras dengan amanat UUD 1945 Pasal 33. Nasaruddin juga merefleksikan prinsip ekonomi pada masa Rasulullah SAW, dengan menekankan pentingnya stabilitas keamanan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi itu butuh rasa aman. Rasulullah sudah mencontohkan, perdagangan baru bisa bangkit kalau ada stabilitas, maka gencatan senjata didahulukan. Saya juga ingatkan, jangan sampai kita merusak sumber daya seperti tanaman atau industri rakyat, sekalipun itu di wilayah lawan. Esensi ekonomi Islam adalah keberlanjutan tanpa riba dan tanpa praktik menimbun barang,” katanya.
Selain itu, Nasaruddin mengingatkan agar para pemikir ekonomi Islam tidak kehilangan jati diri dan tidak terjebak pada pemikiran yang terlalu rasional-liberal tanpa landasan teologis yang kuat. Ia meminta agar gagasan yang disusun tetap terhubung dengan ayat, hadis, dan literatur keislaman.
“Saya mohon gagasan kita ini jangan terpisah dengan ayat, hadis, dan kitab-kitab kuning sebagai legitimasi. Kita harus memiliki wawasan keislaman yang mendalam agar tidak disebut liberal,” tegasnya.
Menutup arahannya, Nasaruddin berpesan agar para pemangku kepentingan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di era digital. Ia menekankan pentingnya menjaga akurasi ucapan untuk mencegah distorsi informasi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Di zaman sekarang ini, tolong kita semua lebih berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Jangan sampai ada jarak atau kesalahpahaman antara apa yang kita maksudkan dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Dunia digital ini cepat sekali, maka jagalah lisan kita agar tidak terjadi distorsi informasi yang justru merugikan umat,” ujarnya.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019–2024 KH Ma’ruf Amin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala Baznas Noor Achmad, Chairul Tanjung, serta pejabat IAEI dan pemangku kepentingan ekonomi Islam lainnya.
