Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para pakar dan praktisi ekonomi syariah untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mentransformasi pengelolaan dana umat, seperti zakat, infak, wakaf, hingga sedekah.
Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama membutuhkan masukan dan bantuan profesional dari para ahli di luar kementerian, baik dari sisi teoretis maupun praktis, untuk memperkuat tata kelola ekonomi Islam yang kredibel.
“Kami membutuhkan masukan dan bantuan khusus dari para ahli di luar kementerian secara profesional, baik secara teoretis maupun praktis. Ini sangat penting, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian mari kita berikan muatan-muatan strategis terkait hal ini,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia memberikan sambutan pada Tasyakur Milad ke-22 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia dan Silaturahmi Stakeholders Ekonomi Islam di Jakarta.
Ia menyoroti salah satu poin yang dinilai krusial, yakni rencana pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Nasaruddin menargetkan agar rumusan dan gagasan konkret terkait LPDU dapat diintensifkan, terutama pada momentum Ramadhan.
Dalam penguatan tata kelola ekonomi, ia menegaskan setiap langkah harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, khususnya selaras dengan amanat UUD 1945 Pasal 33.
Nasaruddin juga merefleksikan prinsip ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Ia menyampaikan bahwa stabilitas keamanan merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi, karena aktivitas perdagangan baru dapat berkembang ketika situasi aman dan stabil.
“Ekonomi itu butuh rasa aman. Rasulullah sudah mencontohkan, perdagangan baru bisa bangkit kalau ada stabilitas, maka gencatan senjata didahulukan. Jangan sampai merusak sumber daya seperti tanaman atau industri rakyat. Esensi ekonomi Islam adalah keberlanjutan tanpa riba dan tanpa praktik menimbun barang,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar para pemikir ekonomi Islam tidak kehilangan jati diri dan tidak terjebak pada pemikiran yang dinilai terlalu rasional-liberal tanpa akar teologis yang kuat. Ia menekankan pentingnya merujuk pada ayat, hadis, dan kitab-kitab kuning sebagai legitimasi gagasan.
“Saya mohon gagasan kita ini jangan terpisah dengan ayat, hadis, dan kitab-kitab kuning sebagai legitimasi. Kita harus memiliki wawasan keislaman yang mendalam agar tidak disebut liberal,” kata dia.
