Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Kamis (22/1/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penguatan pelayanan serta pengawasan keimigrasian di wilayah penyangga Ibu Kota Negara.

Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan sinergi antara lembaga legislatif dan jajaran keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, menyampaikan pentingnya dukungan dan kolaborasi lintas kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola keimigrasian yang adaptif dan berdaya saing.

“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam peningkatan kualitas layanan dan pengawasan keimigrasian,” ujar Jaya Saputra dalam sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ritus Ramadhana, memaparkan profil kantor serta capaian kinerja sepanjang 2025. Ia menyebut salah satu capaian adalah keberhasilan melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan keimigrasian, yang menurutnya mencerminkan komitmen menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Melalui Rapat Dengar Pendapat, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja serta sejumlah inovasi yang telah dilakukan Kantor Imigrasi Bogor. Komisi juga mendorong kajian berkelanjutan terhadap pola peningkatan PNBP, khususnya dari layanan izin tinggal, agar dapat ditingkatkan secara terukur.

Selain itu, dukungan disampaikan terhadap pengembangan inovasi layanan dan peningkatan pelayanan bagi pekerja migran serta calon jamaah haji dan umrah, sebagai bagian dari penguatan fungsi keimigrasian yang humanis.

Komisi XIII DPR RI turut menekankan perlunya penguatan fungsi intelijen keimigrasian, terutama untuk meningkatkan deteksi dini terhadap penyalahgunaan izin tinggal, mobilitas lintas wilayah warga negara asing, praktik kawin kontrak, serta potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penguatan kolaborasi lintas sektor melalui integrasi dan pertukaran data keimigrasian dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga dinilai penting guna meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi XIII, Dr. Andreas Hugo Pareira, menyampaikan dukungan komisi terhadap penguatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang profesional dan berkelanjutan.

Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara Komisi XIII DPR RI dan jajaran keimigrasian untuk mewujudkan sistem keimigrasian yang berdaulat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.