Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti sikap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin Juhro ketika dihadapkan pada pilihan antara menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Isu tersebut mengemuka dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Gedung DPR pada Jumat, 23 Januari 2026.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP, Harris Turino, mempertanyakan prioritas yang akan diambil Solikin jika terjadi situasi yang dinilai dilematis. Harris menyinggung pandangan Solikin bahwa stabilitas dan pertumbuhan bersifat saling melengkapi, namun pada kondisi tertentu dapat memunculkan pilihan yang sulit. Ia menanyakan apakah Solikin akan lebih mengutamakan stabilitas sebagai tugas inti BI atau mengejar pertumbuhan ekonomi.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbahkun, juga mengajukan pertanyaan terkait hubungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ia merujuk pada paparan Solikin yang menyebut inflasi rendah sebagai keunggulan, seraya mengingatkan bahwa inflasi dapat dipicu faktor cost push maupun demand pull. Misbahkun kemudian memberikan pilihan skenario: pertumbuhan 5 persen dengan inflasi 2,5 persen atau pertumbuhan 8 persen dengan inflasi 4 persen.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Solikin menekankan pentingnya konteks mandat Bank Indonesia. Ia menyatakan dalam mandat terdapat overriding objective atau tujuan utama yang menjadi acuan ketika terjadi benturan kepentingan kebijakan.

Menurut Solikin, stabilitas inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah memiliki kadar prioritas yang berbeda. Ia menyebut, apabila keduanya bertabrakan, maka rujukannya adalah tujuan utama sebagaimana mandat DPR kepada Bank Indonesia untuk menjaga nilai rupiah, yang diposisikan sebagai prioritas utama.

Menjawab skenario yang diajukan Misbahkun, Solikin mengingatkan bahwa BI mendapat mandat menjaga inflasi tahunan dalam sasaran 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Dengan demikian, target inflasi berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Berkaca pada rentang tersebut, Solikin menilai inflasi masih memiliki ruang hingga batas maksimal 3,5 persen. Ia lalu menyampaikan opsi kompromi atas dua pilihan yang diberikan, yakni pertumbuhan 7,5 persen dengan inflasi 3,5 persen.

DPR telah memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih calon Deputi Gubernur BI. Terdapat tiga kandidat yang mengikuti proses ini, yaitu Solikin Juhro, Dicky Kartikoyono, dan Thomas Djiwandono. Uji kelayakan dimulai pada Jumat, 23 Januari 2026 dan dilanjutkan pada Senin, 26 Januari 2026.