Wakil Gubernur Bank Negara Vietnam (State Bank of Vietnam/SBV) Nguyen Ngoc Canh menegaskan sektor perbankan menghadapi tantangan besar pada 2026 karena harus menjalankan dua sasaran sekaligus: mengendalikan inflasi dan menstabilkan ekonomi makro, sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pelaksanaan tugas perbankan di Wilayah 14 SBV (mencakup Kota Can Tho dan Provinsi Vinh Long) pada 20 Januari. Ia meminta SBV Wilayah 14 dan lembaga kredit di wilayah tersebut fokus menjalankan target dan tugas 2026 secara tegas dan efektif, sejalan dengan arah Partai, Majelis Nasional, dan Pemerintah yang menetapkan tujuan mendorong pertumbuhan dua digit atau lebih tinggi pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
SBV Wilayah 14 menyebut 2025 sebagai tahun terakhir pelaksanaan target pembangunan sosial-ekonomi periode 2021–2025. Tahun itu juga berlangsung di tengah proses reorganisasi aparatur dan unit administrasi serta pembangunan model pemerintahan daerah dua tingkat. Di tengah peluang dan tantangan tersebut, stabilitas sosial-ekonomi di daerah dinilai terjaga berkat dukungan sistem politik, masyarakat, dan komunitas bisnis.
Untuk kinerja ekonomi daerah, pertumbuhan PDB Kota Can Tho tercatat 7,23% dan Provinsi Vinh Long 5,84%. Rata-rata PDB per kapita Can Tho mencapai 94,94 juta VND per orang per tahun, sedangkan Vinh Long 82,25 juta VND per orang per tahun.
Pelaksana Tugas Direktur SBV Wilayah 14 Tran Quoc Ha mengatakan pada 2025 SBV Wilayah 14 menjalani dua putaran restrukturisasi organisasi, sebagaimana SBV regional lainnya. Meski menghadapi kesulitan besar, ia menyatakan kegiatan moneter dan perbankan tetap berjalan stabil, dan struktur organisasi baru dapat beroperasi lancar untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan negara di bidang moneter dan perbankan.
Berdasarkan capaian per 31 Desember 2025, total dana yang dihimpun lembaga kredit di Wilayah 14 mencapai 403.034 miliar VND, naik 11,46% dibanding akhir 2024. Dana yang dimobilisasi tersebut setara 77,14% dari total kredit beredar. Adapun total kredit beredar mencapai 522.450 miliar VND, meningkat 14,4% dibanding akhir 2024.
Pinjaman bermasalah (NPA) tercatat 13.741 miliar VND atau 2,63% dari total kredit beredar. Rinciannya, Can Tho menyumbang 9.495 miliar VND (2,82%) dan Vinh Long 4.246 miliar VND (2,29%).
SBV Wilayah 14 juga menyatakan lembaga kredit mematuhi ketentuan SBV terkait batas suku bunga deposito VND di bawah 6 bulan, deposito USD, serta batas suku bunga pinjaman jangka pendek VND untuk sektor prioritas. Pada 2025, suku bunga pinjaman untuk nasabah dengan kondisi keuangan transparan dan sehat yang memenuhi ketentuan berada di level 4% per tahun. Untuk pinjaman sektor produksi dan bisnis umumnya 7% per tahun, sementara sektor properti, investasi, perdagangan sekuritas, dan kebutuhan konsumen umumnya 9% per tahun.
Tran Quoc Ha menyebut sejumlah kebijakan moneter dan kredit telah diterapkan untuk mendukung pertumbuhan, antara lain program pinjaman produksi–pengolahan–konsumsi beras berkualitas tinggi dan rendah emisi di Delta Mekong sesuai Keputusan Perdana Menteri No. 1490/QD-TTg, kredit untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta pinjaman pembangunan kapal penangkap ikan lepas pantai baru dan peningkatan kapal sesuai Keputusan Pemerintah No. 67/2014/ND-CP. Ia juga menekankan aktivitas pembayaran terus tumbuh kuat dengan menjaga keamanan dan kelancaran operasional, sementara reformasi prosedur administrasi dilanjutkan untuk memangkas waktu layanan bagi masyarakat dan bisnis.
Meski demikian, Tran Quoc Ha mengakui masih ada kendala. Dana yang dihimpun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kredit karena baru sekitar 77,14% dari total kredit beredar. Pertumbuhan kredit hingga akhir 2025 sebesar 14,4% dinilai lebih rendah dibanding rata-rata nasional 19,01%, sementara kredit untuk sektor ekspor disebut turun 4,71%. Selain itu, investasi kredit ke sektor pertanian dan pedesaan masih rendah, dan kerja sama pelaku usaha dengan bank dalam proses peminjaman dinilai belum erat.
Menatap 2026, Nguyen Ngoc Canh menyatakan pemerintah akan segera mengeluarkan resolusi terkait pelaksanaan tugas utama 2026, yang kemudian akan diikuti dengan Arahan No. 01 dari Gubernur SBV sebagai pedoman rinci bagi seluruh sistem perbankan. Ia menekankan pentingnya mengarahkan modal kredit untuk produksi dan bisnis, sektor prioritas, program kredit kebijakan, target nasional, serta pendorong pertumbuhan baru seperti transformasi digital dan transformasi hijau.
Wakil Gubernur SBV itu juga meminta pengawasan ketat terhadap seluruh proses pemberian kredit guna mencegah dan meminimalkan risiko. Selain itu, ia mendorong percepatan transformasi digital, pembayaran non-tunai, serta penguatan keamanan dan keselamatan sistem pembayaran di wilayah tersebut. Reformasi administrasi dan penyederhanaan prosedur melalui layanan publik daring juga menjadi perhatian.
Kepada lembaga kredit, Nguyen Ngoc Canh menekankan perlunya pertumbuhan kredit yang aman dan efektif, peningkatan kualitas kredit, serta pengendalian dan penyelesaian kredit macet. Transformasi digital perbankan diminta berjalan seiring dengan penguatan keamanan teknologi informasi dan sistem pembayaran agar masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah mengakses layanan perbankan digital.
Dari pemerintah daerah, Anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi sekaligus Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Vinh Long Nguyen Truc Son menyatakan 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan resolusi kongres Partai periode 2025–2030 dan rencana pembangunan sosial-ekonomi lima tahun 2026–2030. Ia mengatakan Vinh Long menargetkan pertumbuhan PDB 10% pada 2026 dan berupaya mempertahankan pertumbuhan dua digit pada tahun-tahun berikutnya.
Menurut Nguyen Truc Son, pencapaian target tersebut membutuhkan upaya besar lintas sektor, dengan perbankan berperan sebagai “urat nadi” perekonomian provinsi. Komite Rakyat Provinsi meminta sektor perbankan di Wilayah 14 memfokuskan modal pada bidang prioritas dan pendorong pertumbuhan, serta mengambil langkah tegas untuk mengatasi hambatan bagi bisnis dan individu. Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan efektif kebijakan kredit sosial, khususnya pinjaman perumahan sosial dan program target nasional pembangunan pedesaan baru, seraya menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung operasional sektor perbankan.
