Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya menjalankan agenda Ekonomi Biru secara inklusif dan berkeadilan, dengan perlindungan ekosistem laut sebagai fondasi utama yang harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha.
Direktur Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) KKP, Firdaus Agung, menyatakan bahwa perlindungan laut dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam agenda strategis nasional.
“Penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional yang tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut,” ujar Firdaus dalam forum di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/2/2026).
Dalam forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem” yang digelar bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL), KKP mengajak lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat tapak. Firdaus menilai tantangan utama saat ini adalah memastikan implementasi kebijakan tidak berjalan parsial agar dampak jangka panjangnya tetap terjaga.
“Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi,” tegasnya.
Forum tersebut juga menyoroti pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion) dalam tata kelola pesisir. Partisipasi perempuan, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya disebut menjadi bagian integral dalam pengelolaan wilayah pesisir, bukan sekadar pelengkap program.
Inisiatif itu merupakan bagian dari proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia dan didanai Pemerintah Inggris. Proyek ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha sosial mikro serta memperluas akses pendanaan yang berpihak pada warga pesisir.
Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, memaparkan contoh pengelolaan pesisir di Teluk Jor, NTB. Menurutnya, model kolaborasi pentahelix di wilayah tersebut dinilai mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina.
Sejalan dengan itu, Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ), Mustamin, mengingatkan agar laut tidak dipandang semata sebagai komoditas ekonomi. Bagi masyarakat pesisir, laut merupakan ruang hidup yang perlu dikelola bersama, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.
