Jayapura, Jumat (27/2/2026) — Kementerian Keuangan di Provinsi Papua (Kemenkeu Satu Papua) menggelar Konferensi Pers APBN Kita Provinsi Papua bertema “Kinerja Pendapatan dan Belanja Negara di Papua (Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan) untuk realisasi s.d. 31 Januari 2026”. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku (DJP Papabrama) dan menghadirkan jajaran pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di Papua.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Izharul Haq, menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026 pemerintah menargetkan Pendapatan Negara di wilayah Papua sebesar Rp6,7 triliun. Target tersebut terdiri atas Pajak Dalam Negeri Rp5,73 triliun, Pajak Perdagangan Internasional Rp234,54 miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp808,25 miliar.
Hingga akhir Januari 2026, Pendapatan Negara tercatat terealisasi Rp265,87 miliar atau 3,92% dari target. Penerimaan Pajak Dalam Negeri menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp187,44 miliar, didorong peningkatan penerimaan PPh Nonmigas, PPN dan PPnBM, serta PBB secara year-on-year.
Untuk Pajak Perdagangan Internasional, realisasinya mencapai Rp30,58 miliar yang sebagian besar berasal dari Bea Masuk atas impor barang dan jasa. Sementara itu, PNBP terealisasi Rp47,86 miliar atau 5,92% dari target, termasuk PNBP dari Kekayaan Negara dan Lelang sebesar Rp65,91 juta.
Dari sisi belanja, pemerintah mengalokasikan pagu Belanja Negara di wilayah Papua sebesar Rp53,54 triliun, terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat Rp17,24 triliun dan Transfer ke Daerah Rp36,30 triliun. Sampai 31 Januari 2026, Belanja Negara terealisasi Rp4,33 triliun atau 8,09% dari pagu, meningkat 7,60% dibandingkan Januari tahun sebelumnya.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp528,68 miliar atau tumbuh 27,99% dibanding tahun sebelumnya. Adapun Transfer ke Daerah telah disalurkan sebesar Rp3,80 triliun kepada masing-masing pemerintah daerah di Papua.
Pemaparan kinerja penerimaan perpajakan disampaikan perwakilan Direktorat Jenderal Pajak wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku yang diwakili Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Papabrama, Raden Ariyo Bisawarno. Ia menyebut penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama Pendapatan Negara di Papua. Pajak Dalam Negeri disebut menunjukkan peningkatan signifikan dengan kontribusi pendapatan 68,27% atau meningkat 36,38%.
Ariyo menjelaskan pertumbuhan PPN pada awal tahun antara lain dipengaruhi pola pembayaran pemerintah daerah yang kerap terjadi di akhir tahun. Menurutnya, PPN tumbuh pada Desember 2025 dan terjadi pergeseran setoran bulan Desember 2025 ke Januari 2026 yang kemudian dicatat sebagai penerimaan Januari 2026. Ia juga menyampaikan PPh Pasal 21 tumbuh negatif 6,7% karena pada Januari 2025 masih terdapat pembayaran PPh21 atas insentif/tunjangan kinerja guru masa Desember 2024 yang belum dipusatkan. Ariyo menekankan pentingnya kepatuhan wajib pajak serta sinergi antara otoritas pajak dan pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas penerimaan negara di awal tahun.
Dari sektor kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, memaparkan bahwa penerimaan Januari didominasi Bea Masuk yang bersumber dari impor rutin di wilayah kerja KPPBC TMP C Timika sebesar Rp30,532 miliar. Ia menyebut penerimaan Bea Masuk dari aktivitas impor di Papua memberikan kontribusi signifikan terhadap Pajak Perdagangan Internasional seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan arus barang.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diwakili Kepala Bidang Kepatuhan, Hukum, dan Informasi, Badrud Duja, menyampaikan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta penerimaan dari lelang dan pengelolaan piutang negara. Hingga 31 Januari 2026, nilai BMN Regional Papua tercatat Rp167,28 triliun. Adapun total underlying asset di Regional Papua mencapai Rp19,60 triliun atau 11,72% dari total nilai BMN, dengan jumlah underlying asset sebanyak 72 aset. Ia menegaskan komitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi aset negara guna mendukung penerimaan negara yang berkelanjutan.
Konferensi pers ini disebut sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN di daerah, sekaligus memperkuat sinergi Kemenkeu Satu Papua bersama media dalam penyebarluasan informasi publik. Kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama antara jajaran Kemenkeu Satu Papua dan insan media.
Dengan capaian awal tahun tersebut, pemerintah menyatakan optimistis kinerja APBN di wilayah Papua sepanjang 2026 dapat terjaga dan mendukung percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
