Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menerima Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap. Penyerahan laporan yang disertai surat pengantar Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP itu berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat, Jumat pagi (27/2/2026).
Dalam paparannya, Rudy menyampaikan hasil pengawasan mendalam dengan tema “Membangun Ketahanan Menuju Swasembada Pangan Kalimantan Barat.” Ia menyoroti fenomena “ilusi surplus”, yakni kondisi ketika produksi lokal dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan penduduk.
Rudy menjelaskan, dari 14 komoditas pangan strategis, hanya dua komoditas yang benar-benar surplus. Sementara itu, komoditas lainnya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Menurut Rudy, situasi tersebut memerlukan kebijakan turunan yang lebih spesifik, penguatan manajemen risiko, serta penyusunan peta komoditas pangan provinsi yang komprehensif. Ia juga menilai koordinasi lintas sektor serta peningkatan proporsi anggaran ketahanan pangan perlu diperkuat.
Selain itu, Rudy menekankan pentingnya pengawasan distribusi bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas petani dan peternak.
Rudy turut menyoroti perlunya perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2026. Berdasarkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2025, secara nasional rata-rata 74,74% intervensi sektoral disebut berisiko tidak efektif dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.
Dalam rekomendasinya, Rudy mengusulkan pembentukan Forum Governansi Daerah dengan mengoptimalkan Forkopimda plus. Forum tersebut diharapkan berperan sebagai wadah strategis yang berfungsi layaknya dewan komisaris daerah, guna memastikan belanja daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di luar isu ketahanan pangan, BPKP juga melaporkan hasil pengawasan yang mengidentifikasi potensi optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, serta penyelamatan keuangan negara/daerah di Kalimantan Barat senilai Rp367,68 miliar.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPKP. Ia menilai laporan itu bukan sekadar dokumen administratif, melainkan potret kondisi lapangan yang perlu ditindaklanjuti secara serius.
Ria Norsan menegaskan pemerintah provinsi akan segera mengambil langkah-langkah perbaikan berdasarkan rekomendasi yang disampaikan. Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah ini diharapkan mempertegas peran strategis BPKP dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas program pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
