Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara menggelar sosialisasi pengelolaan anggaran pemerintah bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Aula Sasana Bhakti Praja, Jumat (27/2/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Banjarnegara, Tursiman, dan menghadirkan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai narasumber untuk pembinaan serta evaluasi pelaksanaan program kerja daerah.
Inspektur Kabupaten Banjarnegara, Agung Yusianto, menyampaikan sosialisasi tersebut menjadi momentum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyelaraskan persepsi dalam penyelenggaraan pembangunan pada tahun anggaran 2026. Dalam kesempatan itu, Agung juga memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan proyek fisik tahun 2025.
Agung menekankan pentingnya kewajaran harga dalam proses pengadaan agar kualitas infrastruktur tetap terjaga. Ia menyebut evaluasi kewajaran harga perlu dilakukan lebih efisien untuk memastikan proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan upah yang layak bagi tenaga kerja dan menghasilkan bangunan yang berkualitas.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Iwan Hadi Setiawan, memberikan arahan yang bersifat preventif dan edukatif. Ia menegaskan BPK hadir sebagai mitra pemerintah daerah untuk membantu memastikan keselamatan administrasi dan hukum bagi para pejabat pengelola anggaran.
Iwan juga mengingatkan pentingnya integritas serta kesesuaian antara pelaporan administratif dan kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, kunci utama agar pekerjaan berjalan aman adalah komitmen melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) di setiap level organisasi perangkat daerah (OPD).
Lebih lanjut, Iwan menyampaikan fungsi pengawasan akan berjalan beriringan dengan pembinaan. Namun, ia menekankan transparansi sebagai syarat agar kendala di lapangan tidak berkembang menjadi persoalan hukum di kemudian hari.
Dalam pemaparan mewakili Bupati Banjarnegara, Pj Sekda Tursiman menyampaikan rencana pengadaan tahun 2026 yang mencakup 7.515 paket pekerjaan. Fokus utama diarahkan pada infrastruktur jalan dan jembatan dengan alokasi Rp87 miliar, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan sebesar Rp6,1 miliar.
Pemkab Banjarnegara juga menekankan pentingnya profesionalisme ASN dalam menghadapi berbagai intervensi pihak luar. ASN diharapkan tetap teguh menjalankan aturan sesuai prosedur tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Banjarnegara menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan pada proses bisnis pengadaan, mulai dari standarisasi upah hingga pengawasan material, dengan tujuan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
