Bank Indonesia (BI) memproyeksikan perekonomian global melambat pada 2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan tekanan eksternal ikut memengaruhi prospek pertumbuhan, terutama dari dampak lanjutan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), kerentanan rantai pasok global, serta eskalasi ketegangan geopolitik.
“Perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diperkirakan sedikit lebih rendah menjadi sebesar 3,2 persen dibandingkan dengan capaian 2025 sebesar 3,3 persen,” kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (21/1).
Perry menyebut perlambatan tersebut terjadi meski ekonomi AS dinilai memiliki prospek yang membaik. Investasi sektor teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), serta stimulus fiskal berupa pengurangan pajak masih menjadi penopang. Namun, ia menilai kondisi global belum sepenuhnya kondusif. Jepang, China, dan India diperkirakan ikut melambat pada 2026 seiring melemahnya permintaan domestik dan ekspor, meskipun investasi AI di negara-negara tersebut juga meningkat.
Dari sisi pasar keuangan global, BI mencatat tekanan masih berlangsung. Ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) dinilai semakin terbatas, sementara yield US Treasury tetap tinggi karena defisit fiskal AS yang besar. Kondisi itu memperkuat indeks dolar AS (DXY) terhadap mata uang negara maju dan menahan aliran modal ke negara berkembang.
“Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat terutama dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal AS serta meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik,” tutur Perry.
Menurut BI, situasi tersebut menuntut kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan domestik agar perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan terhadap rambatan global, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.
Proyeksi pertumbuhan Indonesia 2025–2026
Di tengah tantangan global, BI menilai kinerja ekonomi Indonesia tetap solid. Perry menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional perlu terus ditingkatkan agar sejalan dengan kapasitas perekonomian. Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan diperkirakan lebih tinggi, ditopang kenaikan permintaan domestik seiring membaiknya keyakinan pelaku ekonomi dan peningkatan stimulus fiskal.
Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi disebut mencatatkan kinerja positif. Secara spasial, wilayah Bali–Nusa Tenggara (Balinusra) menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi, disusul Jawa dan Kalimantan, yang didorong oleh peningkatan permintaan domestik.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,7–5,5 persen. Sementara pada 2026, BI memproyeksikan pertumbuhan meningkat ke kisaran 4,9–5,7 persen, sejalan dengan berlanjutnya kebijakan pemerintah dan dampak positif bauran kebijakan BI.
“Pada 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,9–5,7 persen, ditopang kenaikan permintaan domestik sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Perry.
Perry juga menekankan perlunya penguatan efektivitas stimulus pemerintah, khususnya untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja. Di sisi investasi, program prioritas seperti hilirisasi sumber daya alam (SDA) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional.
BI ekspansi likuiditas dan pembelian SBN
Dari sisi likuiditas, BI melanjutkan ekspansi rupiah melalui penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp 916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp 730,90 triliun pada akhir 2025, lalu turun lagi menjadi Rp 694,04 triliun per 20 Januari 2026.
BI juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bentuk sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Sepanjang 2026 hingga 20 Januari, pembelian SBN tercatat Rp 23,69 triliun, termasuk Rp 13,21 triliun di pasar sekunder.
“Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter,” kata Perry.
Insentif likuiditas dan perkembangan kredit
Untuk mendorong pertumbuhan, BI memperkuat kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) serta akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Penguatan KLM yang berlaku sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan.
Hingga minggu pertama Januari 2026, total insentif KLM telah mencapai Rp 397,9 triliun. Insentif itu disalurkan ke bank BUMN sebesar Rp 182,9 triliun, bank swasta nasional (BUSN) Rp 174,7 triliun, BPD Rp 33,1 triliun, dan KCBA Rp 7,2 triliun. Secara sektoral, insentif mengalir ke pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi dan perumahan, hingga UMKM dan ekonomi berkelanjutan.
Seiring kebijakan tersebut, kredit perbankan pada 2025 tumbuh 9,69 persen (yoy), masih dalam kisaran target BI 8–11 persen. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 21,06 persen (yoy), diikuti kredit modal kerja 4,52 persen dan kredit konsumsi 6,58 persen.
Dari sisi permintaan, BI mencatat ruang ekspansi masih terbuka. Nilai undisbursed loan per Desember 2025 mencapai Rp 2.439,2 triliun atau 22,12 persen dari plafon kredit. Dari sisi penawaran, likuiditas perbankan dinilai memadai dengan rasio AL/DPK sebesar 28,57 persen dan pertumbuhan dana pihak ketiga 13,83 persen (yoy).
BI memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2026 berada di kisaran 8–12 persen. Dengan penurunan suku bunga dana, suku bunga kredit perbankan mulai turun 39 basis poin dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi 8,81 persen pada Desember 2025.
Ke depan, Perry menegaskan BI akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk memperbaiki struktur suku bunga serta mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
