Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengkritisi metode penghitungan kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. BI menilai perbandingan data kemiskinan terbaru oleh BPS tidak tepat karena dilakukan dalam rentang waktu kurang dari satu tahun, sehingga tidak memenuhi prinsip perbandingan yang seimbang atau "apple to apple".

Kepala BI Perwakilan DKI Jakarta, Donny Joewono, menjelaskan bahwa data kemiskinan terbaru yang dirilis BPS mengacu pada sensus Maret 2016, lalu dibandingkan dengan data September 2015. Menurutnya, membandingkan data dari dua bulan yang berbeda dalam tahun yang sama tidak tepat karena tidak memperhitungkan fluktuasi musiman, seperti kenaikan harga selama musim Lebaran pada Juni dan Juli.

"Data yang saya punya Maret seperti ini, September seperti ini. Tapi kalau melihat kan enggak boleh seperti itu. Harus dilihat setahun dan analisis," ujar Donny di Balai Kota, Senin (1/8), usai rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia menegaskan bahwa perbandingan yang seharusnya dilakukan adalah antara data Maret 2016 dan Maret 2015 agar hasilnya lebih akurat dan mencerminkan kondisi yang setara.

Donny menambahkan bahwa pada bulan September, harga kebutuhan pokok biasanya mengalami kenaikan akibat musim Lebaran, sehingga jika data dibandingkan dengan bulan tersebut, garis kemiskinan akan terlihat naik secara otomatis. Hal ini menurutnya bukan cerminan kenaikan kemiskinan sebenarnya, melainkan efek musiman yang harus diperhitungkan dalam analisis data.

Sebelumnya, pada Juli 2016, BPS DKI Jakarta merilis data kemiskinan yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,14 poin. Data tersebut menyatakan bahwa pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin di Jakarta mencapai 384.300 orang atau 3,75 persen dari total penduduk ibu kota. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan September 2015 yang mencatat 368.670 orang atau 3,61 persen dari total penduduk.