Jakarta — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendorong bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyalurkan sebagian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan pemerintah sebesar Rp200 triliun melalui industri pinjaman daring (pindar). AFPI menilai skema ini dapat memperluas penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan (unbankable).
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menempatkan SAL Rp200 triliun di bank-bank pelat merah untuk meningkatkan likuiditas perbankan. Di tengah tambahan likuiditas tersebut, AFPI berharap sebagian dana dapat disalurkan melalui kerja sama channeling dengan perusahaan pindar.
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah mengatakan kolaborasi antara pindar dan perbankan sebenarnya sudah berlangsung. Ia merujuk publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat kontribusi perbankan sebagai pemberi dana (lender) di industri pindar telah mencapai sekitar 70%.
“Berdasarkan publikasi OJK kontribusi perbankan dalam kapasitas sebagai lender di industri ini sudah mencapai 70 persen. Jadi, yang kita salurkan sekarang sebenarnya uang perbankan,” kata Kuseryansyah dalam acara Paparan Riset Industri Pindar & Buka, Rabu, 4 Maret 2026.
Meski demikian, Kuseryansyah menilai porsi kerja sama masih didominasi bank digital. Menurut dia, belum banyak pelaku pindar yang bermitra dengan bank-bank Himbara, padahal kelompok bank tersebut menjadi penerima penempatan SAL.
AFPI menyatakan akan memperkuat sinergi dengan sektor perbankan, khususnya bank-bank pemerintah. Kuseryansyah berharap bank Himbara bersedia menyalurkan sebagian dana SAL melalui skema channeling bersama fintech lending.
“Kami punya PR untuk meningkatkan sinergi perbankan. Sekarang sebenarnya (lender) 70 persen itu not bad, sudah sangat baik sebenarnya. Cuma, ada ruang untuk memperbesar itu kalau kita juga nanti bisa bekerja sama dengan bank-bank pemerintah,” ujarnya.
Senior Analyst Katadata Insight Center Hanif Gusman menilai opsi penyaluran melalui pindar dapat menjadi peluang bagi bank-bank milik pemerintah. Menurutnya, pindar berpotensi berperan sebagai saluran distribusi karena memanfaatkan credit scoring inovatif yang memungkinkan penyaluran kredit lebih fleksibel dibandingkan perbankan.
“Menurut kami, pindar berpeluang sebagai saluran distribusi. Karena kita tahu pindar menggunakan innovative credit scoring, sehingga mampu menyalurkan kredit lebih fleksibel dibandingkan perbankan,” kata Hanif.
Hanif menambahkan, bank yang menghadapi hambatan geografis dalam menjangkau nasabah dapat memanfaatkan model operasional pindar yang telah terdigitalisasi. Ia menilai hal ini dapat membantu bank memperluas jangkauan konsumen sekaligus meningkatkan penyerapan kredit.
