Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berpartisipasi dalam ajang Hong Kong FinTech Week (HKFW) 2025 yang berlangsung di Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong, pada Senin (3/11/2025) hingga Jumat (7/11/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Fintech Redefined: Building Trust and Global Connectivity.”
HKFW 2025 diikuti lebih dari 37.000 peserta, menghadirkan 800 pembicara, serta melibatkan 700 exhibitor dari sekitar 30 negara. Kehadiran berbagai pelaku industri tersebut menegaskan posisi Hong Kong sebagai salah satu pusat keuangan dan inovasi di Asia.
Dalam ajang ini, AFPI tampil sebagai exhibitor bersama sejumlah anggotanya, yakni Amartha, Pinjamin, Privy, dan MonetaPay. Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar menyatakan, partisipasi di HKFW 2025 menjadi momentum untuk menunjukkan perkembangan ekosistem fintech lending Indonesia sekaligus mengundang minat investor.
Menurut Entjik, model bisnis pendanaan bersama di Indonesia tumbuh dengan tata kelola yang semakin solid, berorientasi pada perlindungan konsumen, serta berada dalam kerangka regulasi yang jelas. Pesan tersebut dibawa AFPI dalam rangkaian kegiatan HKFW 2025, yang disebutnya tidak hanya menjadi ruang promosi portofolio, tetapi juga wadah memperluas kemitraan lintas negara dalam aspek pendanaan, teknologi, dan tata kelola.
“Ekosistem fintech lending Indonesia bergerak ke standar internasional. Kami ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan terjadi bersama penguatan regulasi dan praktik industri yang berintegritas,” ujar Entjik dalam rilis pers.
AFPI juga menyoroti kontribusi layanan pendanaan digital atau peer-to-peer lending (P2P/pindar) terhadap inklusi keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal. AFPI menilai kombinasi identitas digital, konektivitas internet, dan pemanfaatan kecerdasan buatan memungkinkan penilaian kelayakan kredit yang lebih presisi, sekaligus memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah yang sebelumnya sulit diakses.
Dengan fondasi digital tersebut, AFPI melihat peluang kolaborasi yang lebih luas, termasuk dengan mitra di kawasan ASEAN dan China.
Di luar agenda pameran, AFPI turut terlibat dalam kegiatan edukasi yang digelar Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong. Direktur Eksekutif AFPI Yasmine Meylia Sembiring menyampaikan pesan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) agar memastikan legalitas platform pinjaman sebelum menggunakan layanan.
Yasmine mengingatkan PMI untuk memeriksa status platform melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mengenali ciri-ciri pinjaman online ilegal, mulai dari iming-iming bunga tidak wajar hingga praktik penagihan yang tidak etis. Ia juga menekankan bahwa layanan pindar dapat memberi nilai tambah bila digunakan secara produktif, misalnya untuk modal usaha, pendidikan, atau kebutuhan keluarga yang terukur.
“Dengan literasi yang tepat, PMI dapat memaksimalkan manfaat layanan pendanaan digital serta menghindari risiko dari platform ilegal,” kata Yasmine.
Selama rangkaian HKFW 2025, AFPI memanfaatkan forum diskusi, pertemuan bisnis, serta jejaring di arena pameran untuk memperkenalkan model kolaborasi antara penyelenggara, lembaga keuangan, dan mitra teknologi. Model ini menitikberatkan pada kepatuhan regulasi, manajemen risiko, dan standar perlindungan data yang sejalan dengan praktik global.
AFPI menyebut pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia. Partisipasi di HKFW 2025 juga dirancang sebagai pijakan untuk mendorong arus investasi baru dan memperkuat konektivitas regional, sembari menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan industri.
