Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif pada 2026. Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Pleno Penetapan Program Kerja TPAKD Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (27/2/2026).
Sulaiman menyebut rapat pleno tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program memiliki target terukur, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif. Ia menekankan peran TPAKD dalam memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah tahun 2026.
Menurut Sulaiman, realisasi program kerja membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Ia juga menyampaikan bahwa pada 4 Februari 2026 telah dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan program kerja TPAKD untuk memastikan arah kebijakan selaras dengan prioritas nasional dan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Sumut, kata Sulaiman, telah menyusun 27 program kerja TPAKD yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas nasional. Program-program tersebut mencerminkan komitmen untuk memperluas akses keuangan, memperkuat sektor UMKM, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mempercepat digitalisasi ekonomi daerah.
Fokus program kerja TPAKD 2026 mencakup penguatan jaringan akses keuangan guna mendorong kesejahteraan masyarakat dan kampanye literasi keuangan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta terlindungi secara finansial. Program lainnya meliputi Siswa Teladan “Satu Rekening Satu Pelajar” untuk memperluas akses keuangan pelajar, serta pengembangan UMKM Tangguh melalui optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain itu, TPAKD juga mendorong penguatan sinergi melalui klaster kemitraan sektor unggulan dan pengembangan UMKM berbasis digital. “Saya mengajak seluruh pihak untuk bekerja dengan semangat kolaboratif, inovatif, dan akuntabel demi terwujudnya Sumatera Utara yang inklusif secara keuangan, kuat secara ekonomi, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” ujar Sulaiman.
Rapat pleno tersebut dihadiri Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sumut, perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, pimpinan industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya.
