Jakarta — Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana, menilai reformasi pasar modal yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi memperkuat pasar modal Indonesia. Menurut dia, serangkaian aturan baru yang akan diterapkan dapat meningkatkan legitimasi pasar, memperkuat transparansi, serta memperbaiki tata kelola.
“Saya yakin dengan peraturan-peraturan baru yang akan nanti diterapkan, itu eventually akan membuat market kita jauh lebih legit. Jadi yang jauh lebih legit, jauh lebih transparan, governance-nya lebih bagus,” kata Oki kepada media, dikutip 26 Februari 2026.
Oki menilai kebijakan tersebut juga dapat mendorong semakin banyak saham yang ditawarkan ke publik, terutama dari perusahaan tercatat yang memiliki fundamental kuat. Kondisi itu, menurutnya, berpeluang menarik minat investor, baik domestik maupun asing, untuk kembali menempatkan dana di pasar saham Indonesia.
“Kalau misalkan saham yang ditawarkan lebih banyak, perusahaannya bagus, fundamental bagus, kan sayang banget kalau nggak dimiliki oleh investor, baik itu domestik maupun luar negeri. Jadi intinya nggak cuma retail investor,” ujarnya.
Salah satu kebijakan reformasi yang disorot adalah rencana peningkatan minimum saham free float menjadi 15%. Oki menyebut aspek likuiditas menjadi perhatian utama investor, termasuk investor asing, dalam mengambil keputusan investasi.
“The real free float yang real liquidity. (Momentum yang ditunggu investor asing?) Liquidity. Saya yakin mereka akan lihat. Fundamentalnya bagus, ceritanya bagus, growth story-nya bagus. It’s just a matter of time sebelum liquidity itu balik ke market,” kata Oki.
Di sisi lain, arus dana asing masih tercatat keluar dari pasar. Hingga 24 Februari 2026, investor asing mencatatkan outflow sebesar Rp18,64 triliun sejak awal tahun. Angka tersebut disebut sebagai dampak dari hasil konsultasi MSCI terhadap Indonesia pada akhir Januari.
Merespons kondisi itu, OJK dan BEI mengajukan proposal kepada MSCI dengan empat poin utama. Usulan tersebut mencakup pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% serta penyediaan data investor yang lebih granular.
Poin lainnya meliputi ketentuan minimum free float 15% dari sebelumnya 7,5%, perluasan klasifikasi investor saham dari sembilan menjadi 28, serta penerbitan shareholders concentration list. BEI menyatakan penyusunan daftar tersebut dilakukan secara akuntabel dan sesuai prosedur, serta saat ini tengah memasuki tahap finalisasi metodologi dan standar operasional prosedur (SOP) sebagai dasar penyusunannya.
