Laporan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang arah kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia di bawah kabinet Presiden Prabowo memunculkan narasi optimisme terhadap prospek ekonomi nasional. Di tengah perlambatan ekonomi global yang disebut berada di kisaran 2,6% hingga 3,3%, Indonesia pada 2025 dicatat membukukan kinerja 5,11%.
Dalam laporan tersebut, IMF juga menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi melampaui China. Namun, di tengah apresiasi internasional itu, pemerintah diingatkan untuk tidak larut dalam euforia dan tetap menjaga kesinambungan kebijakan berorientasi pertumbuhan, termasuk memperkuat sinergi otoritas fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Ketahanan ekonomi ditopang konsumsi dan stabilitas pangan
Ketahanan ekonomi nasional disebut tidak semestinya bergantung pada pasar internasional. Struktur Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai stabil karena konsumsi rumah tangga berkontribusi 54%. Mandiri Spending Index berada pada level 360,7 yang disebut mencerminkan daya beli masyarakat tetap tinggi meski terdapat isu kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok di negara lain.
Pemerintah juga menempatkan sektor pangan sebagai salah satu penopang stabilitas. Produksi beras nasional disebut mencapai 34,7 juta ton, dengan stok cadangan Bulog hampir 4,6 juta ton. Ketersediaan stok beras dinilai memberi bantalan psikologis bagi pasar domestik dan membantu menjaga inflasi. Dalam pandangan tersebut, stabilitas pangan dipandang sebagai prasyarat agar pertumbuhan ekonomi tidak mudah tertekan oleh volatilitas inflasi.
Hilirisasi dan investasi disebut menjadi penggerak
Program hilirisasi industri menjadi salah satu prioritas yang diklaim mendorong kinerja ekonomi. Realisasi investasi hilirisasi pada 2025 disebut mencapai Rp 584,1 triliun, tumbuh 43,3% secara tahunan. Hilirisasi dipandang sebagai upaya menggeser struktur ekonomi dari penjualan bahan mentah menuju produk bernilai tambah.
Selain itu, hilirisasi disebut mendorong integrasi nilai tambah di sektor perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Kontribusinya disebut mencapai 30,2% dari total investasi dan dikaitkan dengan penciptaan 2,71 juta tenaga kerja baru. Transformasi ekonomi dari pola konsumtif-ekstraktif menuju produktif-manufaktur juga disebut sebagai arah industrialisasi yang menekankan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Kebijakan energi, neraca dagang, dan disiplin fiskal
Di sektor energi, implementasi program B50 disebut akan menurunkan kebutuhan impor minyak mentah yang berpengaruh pada devisa. Disebut pula adanya surplus energi sebesar 4,84 juta kiloliter yang dikaitkan dengan penguatan neraca perdagangan selama 70 bulan berturut-turut. Ekspor komoditas unggulan seperti tembaga, nikel, dan aluminium disebut mencapai US$47 miliar dan dipandang sebagai penyangga alami terhadap tekanan harga energi global.
Dari sisi fiskal, defisit APBN per Maret 2026 disebut berada pada level 0,93% terhadap PDB. APBN tetap diposisikan sebagai peredam guncangan (shock absorber) melalui penyaluran subsidi dan bantuan pangan senilai Rp11,92 triliun.
Perizinan, satgas investasi, dan evaluasi subsidi
Pemerintah juga menekankan kebijakan yang disebut pro-rakyat melalui perbaikan iklim usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 disebut mengatur penyederhanaan perizinan melalui Service Level Agreement (SLA) dan digitalisasi melalui OSS-RBA, yang dinilai penting untuk mendorong tata kelola transparan dan akuntabel.
Kehadiran Satgas Percepatan Investasi disebut ditujukan untuk mempercepat penyelesaian hambatan (debottlenecking), sementara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diposisikan sebagai motor investasi. Di sisi lain, pemerintah juga disebut perlu mengevaluasi kebijakan subsidi energi agar tetap tepat sasaran dan tidak mengurangi ruang fiskal maupun mengganggu pembangunan infrastruktur prioritas.
Pertumbuhan dan tantangan pemerataan
Pertumbuhan 5,5% pada kuartal pertama 2026 disebut perlu diiringi pemerataan yang nyata. Disebutkan pula penurunan angka kemiskinan menjadi 8,25% dan pengangguran ke 4,7% dengan rasio 0,363, yang dinilai memerlukan intervensi kebijakan pro-rakyat terutama pada sektor informal.
Selain itu, percepatan investasi pada teknologi masa depan seperti semikonduktor dan artificial intelligence disebut penting agar Indonesia tidak terjebak dalam middle-income trap.
Modernisasi sistem pembayaran dan posisi internasional
Modernisasi sistem pembayaran internasional juga disebut menjadi bagian dari strategi ekonomi. Transaksi Local Currency Transaction (LCT) pada 2025 disebut mencapai US$25,6 miliar, naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Penggunaan QRIS Indonesia di berbagai negara disebut sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan lintas batas.
Langkah tersebut disebut turut memperkuat cadangan devisa yang dicatat sebesar US$148,2 miliar serta membantu menjaga stabilitas nilai tukar terhadap dolar AS. Peran Indonesia di BRICS, OECD, dan CPTPP juga disebut memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional dan meningkatkan kepercayaan investor asing untuk penanaman modal jangka panjang.
Risiko global tetap menjadi perhatian
Meski IMF memuji fundamental ekonomi Indonesia, ketidakpastian global tetap dinilai sebagai tantangan, termasuk fluktuasi harga minyak dunia dan dinamika suku bunga. Pemerintah disebut perlu menjaga kewaspadaan dalam pengambilan keputusan strategis.
Secara keseluruhan, hilirisasi, kedaulatan pangan, kemandirian energi, dan digitalisasi finansial disebut sebagai pilar yang perlu dijaga konsistensinya. Pujian dari IMF dipandang sebagai modal, namun disiplin kebijakan publik disebut menjadi penentu keberlanjutan kemajuan ekonomi.
Artikel opini ini ditulis oleh Dr. Eko Wahyuanto, dosen dan pengamat kebijakan publik.
