Tekanan ekonomi global kian dirasakan pelaku usaha di dalam negeri, mulai dari lonjakan harga bahan baku hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut dikhawatirkan menekan daya saing industri dan memicu risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Timotius Apriyanto, menyatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) diharapkan dapat dipertahankan di tengah situasi ini. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran dan menyiapkan insentif ekonomi.
“Baik itu berupa diskon pajak mungkin, ataupun juga mungkin bantuan subsidi upah, subsidi BBM, listrik,” kata Timotius.
Ia menilai insentif membutuhkan sumber anggaran, salah satunya dengan meninjau alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun untuk tahun 2026. Timotius juga mengingatkan ketidakstabilan ekonomi berpotensi mengarah pada gejolak sosial.
“Nah makanya ini sangat serius sekali harus dihitung ulang kemampuan fiskal negara kita bagaimana,” ujarnya.
Timotius menambahkan, konflik global turut memengaruhi kenaikan harga minyak mentah yang sempat menembus di atas 100 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 70 dolar AS per barel. Ia menyebut kondisi ini semestinya direspons dengan langkah penyelamatan ekonomi nasional.
Menurutnya, kenaikan harga minyak global berdampak pada biaya produksi, termasuk lonjakan harga plastik yang disebutnya meningkat hingga 100% di tingkat ritel. Kenaikan tersebut dinilai akan menambah beban ongkos produksi.
Lebih jauh, ia memperkirakan tekanan ekonomi global dapat berdampak pada sektor ketenagakerjaan melalui ancaman PHK, baik pada perusahaan yang berorientasi pasar domestik maupun global. Timotius juga menyebut sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi ikut terpukul.
“Sehingga solusinya adalah bagaimanapun juga negara harus segera melakukan perubahan yang revolusioner untuk apa memberikan proteksi dan juga subsidi,” lanjutnya.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Energi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dessy Rachmawatie menjelaskan kenaikan harga plastik dipicu dinamika global, kenaikan harga minyak, serta gangguan rantai pasok. Ia menilai kondisi tersebut merupakan bagian dari fenomena cost-push inflation, yakni tekanan inflasi yang terjadi akibat meningkatnya biaya produksi, terutama pada sektor berbasis energi.
Menurut Dessy, plastik sebagai produk turunan petrokimia sangat bergantung pada sektor energi. Ketika harga minyak dunia naik, biaya produksi ikut meningkat dan mendorong kenaikan harga secara lebih luas.
“Hal ini kemudian mendorong kenaikan harga secara lebih luas. Tidak hanya pada industri manufaktur, tetapi juga sektor lain yang memiliki keterkaitan,” ujarnya.
