Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proses perizinan usaha di sektor minyak dan gas (migas) serta mineral dan batu bara (minerba) di dalam negeri tidak akan melebihi jangka waktu satu tahun.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mendorong penyederhanaan regulasi dalam 100 hari pertama masa kerja.
“Sesuai arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi,” kata Agus dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.
Menurut Agus, penyederhanaan regulasi tidak hanya ditujukan untuk mempercepat investasi, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola sektor energi secara keseluruhan. Ia menyebut pihaknya berkomitmen merapikan aturan yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba menjadi lebih efisien.
“Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM,” ujarnya.
Melalui upaya tersebut, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis serta meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Agus juga menyampaikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya agar selaras dengan kebutuhan investasi di sektor energi.
“Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang. Melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif,” kata Agus.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai salah satu tantangan terbesar di sektor migas dan mineral adalah tumpang tindih perizinan yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Ia mencontohkan kegiatan eksplorasi migas yang masih memerlukan pemenuhan lebih dari 100 izin, sehingga membuat proses pengembangan sektor energi nasional menjadi kurang efisien.
